Pancasila Penguat Integritas Penyelenggara Negara

YOGYA,KRJOGJA.com – Banyaknya penyelenggara negara yang harus masuk bui disebabkan terjerat kasus korupsi, membuktikan lemahnya integritas dan etika dari mereka. Data KPK menyebutkan sebanyak 370 pejabat negara dipenjara karena kasus korupsi, yakni 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri atau kepala lembaga, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon I sampai eselon III, serta 14 hakim.
 
Menurut Anggota DPD RI dari DIY, Afnan Hadikusumo, integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Adapun etika dipahami sebagai hal yang baik dan buruk atau hak dan kewajiban mengenai moral dan ahlak.

"Apabila keduanya digabung dan ditempatkan di dalam sanubari, maka dapat mencetak perilaku individu untuk selalu beretika baik serta berintegritas tinggi baik di dalam maupun di luar lingkungan organisasi," terang Afnan dalam acara Sosialisasi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika di Kantor Perwakilan DPD RI-DIY, Sabtu (10/6/2017). Sosialisasi diselenggarakan MPR RI bekerja sama LHKP PW Muhammadiyah DIY.

Dijelaskan Afnan, nilai-nilai etika tersebut harus dituangkan ke dalam berbagai aturan atau standar perilaku. Nilai etika bukan sekadar bermanfaat untuk membentuk perilaku pejabat sehari-hari, namun juga membimbing mereka ketika melakukan proses pengambilan keputusan. "Jika nilai etika dapat ditegakkan secara konsisten dan konsekuen maka pondasi good governance di dalam organisasi akan semakin berdiri kokoh," katanya.

Ditambahkan Afnan, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa harus bisa diserap dan menguatkan integritas setiap penyelenggara negara. "Intinya adalah bahwa para penyelenggara negara harus bisa menjadi panutan dan teladan bagi warga negara di negeri ini dengan dasar Pancasila sebagai falsafah hidupnya," pungkasnya. (Dev)

BERITA REKOMENDASI