Pandemi Covid-19, Ada 3.000 Karyawan Terpaksa Dirumahkan

YOGYA, KRJOGJA.com – Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan persoalan serius diberbagai sektor kehidupan. Persoalan itu tidak hanya yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan, tapi juga sektor ekonomi. Kondisi tersebut menjadikan pelaku usaha harus mengambil beberapa kebijakan termasuk merumahkan para karyawannya untuk mengurangi kerugian yang dialami.

Berdasarkan data yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY jumlah pekerja yang dirumahkan saat pandemi Covid-19 mencapai 3.000 orang. Dimana dari jumlah tersebut, mayoritas bekerja di sektor pariwisata.

“Tingginya jumlah pekerja yang terpaksa harus dirumahkan tidak terlepas dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Karena dampak dari adanya kebijakan PPKM
destinasi wisata banyak yang ditutup. Namun seiring dengan adanya kebijakan PPKM level 3 sejumlah perusahaan mulai mempekerjakan karyawannya,” kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi di Kompleks Kepatihan, beberapa waktu lalu.

Aria mengatakan, seiring penurunan jumlah kasus harian dan penurunan level PPKM di DIY menjadi level 3 beberapa perusahaan mulai mempekerjakan karyawan yang dirumahkan. Selain itu beberapa perusahaan sudah ada yang mulai operasional 100 persen, meski jumlahnya masih terbatas. Sementara itu, untuk jumlah pekerja yang diPHK tercatat sekitar 200an orang. Untuk pekerja yang terpaksa harus di PHK mayoritas juga berasal dari sektor pariwisata.

“Apabila dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata. Perusahaan sektor industri non pariwisata jauh lebih baik. Pasalnya beberapa perusahaan yang memenuhi syarat sudah bisa uji coba operasional 100 persen. Tentunya semua itu harus dilakukan dengan mengedepankan Prokes. Seperti penerapan aplikasi pedulilindungi, cakupan vaksinasi jangkauan 90 persen,” terangnya.

Menurut Aria, para pekerja kurang beruntung itutelah mendapatkan bantuan baik skema Bantuan Subsidi Upah (BSU) melalui BPJS Ketenagakerjaan maupun bantuan dari Dinsos bagi yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).(Ria)

PHK

BERITA REKOMENDASI