Panglima TNI Ajak Masyarakat Nonton Film G-30S, Ini Alasannya

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo memberikan penjelasan alasan mengajak masyarakat dan jajarannya menonton bareng (Nobar) film sejarah Gerakan 30 September (G-30S) yang dinilai banyak kalangan menunjukkan masa kelam bangsa. Lalu, apa alasan Gatot menginstruksikan film yang sebenarnya tak lagi diputar sejak tahun 1998 tersebut? 

Kepada wartawan ketika ditemui usai nyekar di TMP Kusumanegara, Selasa (19/9/2017) Gatot mengatakan bahwa ide memutar kembali film produk Orde Baru tersebut didasarkan pada keinginan menunjukkan fakta sejarah pada masyarakat saat ini. "Peristiwa sejarah hanya satu faktanya namun penulisan bisa berbeda, karena itu jangan lupakan sejarah karena sejarah kita belajar sehingga bangsa ini jadi besar. Menonton film tersebut maksudnya agar masyarakat tak buta terhadap sejarah serta waspada jangan sampai masa itu terulang kembali," ungkapnya. 

Terkait pernyataan Presiden Jokowi yang ingin agar film G-30S dibuat baru untuk menarik generasi muda, Gatot pun menyampaikan bawasanya ide tersebut sangat mungkin direalisasikan. "Presiden tak melarang pemutaran dan hanya meminta dibuat dengan versi lebih baru untuk menarik generasi milenial. Film yang lalu saat jamannya bagus tapi sekarang kurang menarik jadi harus dibuat dengan teknologi terkini sehingga menarik minat penonton dan masyarakat," sambungnya. 

Disebut Gatot, film G-30S menunjukkan masa kelam bangsa Indonesia di tahun 1965 di mana ada gerakan pengkhianatan oleh PKI yang menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia sehingga tak boleh terjadi lagi kedepan. 

"Bangsa ini sedang membangun, jangan sampai terhenti pembangunannya. Masyarakat harus paham dan melek terhadap sejarah serta mewaspadainya agar masa kelam tak terjadi lagi," lanjut jenderal bintang empat ini.

Beberapa elemen masyarakat sempat melayangkan keberatan saat muncul ide menonton kembali film G-30S PKI tersebut. Mereka beranggapan fakta sejarah yang ditampilkan dalam film merupakan hasil konstruksi Orde Baru yang sarat kepentingan propaganda rezim berkuasa saat itu. (Fxh)

 

BERITA REKOMENDASI