Pansus Covid-19 Rekomendasikan Kebijakan Darurat

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Yogya merekomendasikan terbitnya kebijakan darurat guna merespons kondisi saat ini. Dengan tujuan untuk menjamin keselamatan warga, baik yang terpapar virus maupun tidak.

Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Yogya Antonius Fokki Ardiyanto, mengaku khawatir jika tidak ada kebijakan strategis yang bersifat darurat. “Tidak sedikit tenaga kesehatan yang turut terpapar virus. Banyak pula rumah sakit yang harus menutup ICU karena keterbatasan bed. Kondisi seperti ini jangan dianggap biasa. Alarm Covid-19 di Kota Yogya harus dibunyikan,” tandasnya.

Akhir pekan kemarin pihaknya sudah mengundang Dinas Kesehatan serta perwakilan tujuh rumah sakit yang menjadi rujukan pasien Covid-19 di Kota Yogya untuk koordinasi. Hasilnya, ketersediaan tempat tidur sudah di ambang batas aman, shelter pemerintah penuh, banyak tenaga kesehatan menjalani isolasi mandiri karena ikut terpapar hingga ketersediaan gas oksigen dan ventilator yang terus menipis.

Sejak Jumat (25/06/2021) hingga kemarin sejumlah rumah sakit rujukan juga harus menutup ICU akibat keterbatasan ruangan. Atas kondisi tersebut, menurut Fokki perlu ada kebijakan darurat yang bersifat strategis. Hal ini sebagai bentuk representasi kehadiran negara dalam menjamin keselamatan warganya.

“Jangan sampai terkesan autopilot dalam penanganan Covid-19. Tunjuk pula juru bicara yang kompeten dalam menjelaskan kondisi faktual agar mudah dipahami masyarakat,” urainya.

Kebijakan darurat tersebut antara lain pengadaan shelter untuk isolasi mandiri dengan memanfaatkan gedung-gedung pemerintah. Kemudian mendirikan rumah sakit lapangan guna mengakomodir membludaknya pasien di rumah sakit rujukan.

D samping itu membangun komunikasi intensif dengan pemasok kebutuhan oksigen. Percepatan vaksinasi juga harus digenjot dengen melibatkan seluruh sumber daya yang ada di Kota Yogya.

Menurut Fokki, keputusan kebijakan darurat tersebut berada di tangan kepala daerah. Dari segi administrasi dan penganggaran pun dinilai tidak ada persoalan. Hal ini karena status di DIY masih tanggap darurat dan kemampuan anggaran sangat mencukupi seiring adanya silpa tahun 2020 lalu hingga ratusan miliar rupiah.

“Contoh sederhana saja, bagaimana mengantarkan rakyat yang hendak isolasi mandiri dengan armada yang representatif dan aman. Puskesmas sebagai ujung layanan kesehatan di masyarakat juga sudah kepayahan,” urainya.

Sebelumnya, Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, mengaku sudah ada kesepakatan untuk menambah bed di rumah sakit rujukan. Penambahan bed hingga 30 ruang ditargetkan terpenuhi pekan ini. Sedangkan untuk pasokan tabung oksigen juga sudah diupayakan melalui jalinan komunikasi oleh Pemda DIY kepada distributor.

Sementara kebutuhan ruang isolasi mandiri, pihaknya menitikberatkan pada shelter wilayah yang memanfaatkan ruang pertemuan warga atau Balai RW. Shelter wilayah tersebut sudah disiapkan sejak dua pekan lalu dan kini sewaktu-waktu bisa dipergunakan. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI