Parampara Praja Amanah Perda Keistimewaan

YOGYA (KRjogja.com) – Sri Sultan HB X resmi melantik 8 orang anggota Parampara Praja di Bangsal Kepatihan, Selasa (30/8/2016). Namun apa sebenarnya lembaga non struktural tersebut hingga menjadi penting untuk dibuat di DIY?

Parampara Praja sendiri merupakan salah satu lembaga non struktural yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keistimewaan yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) nomor 3 tahun 2015 bab 1 pasal 1 tentang Kelembagaan. Dalam perda tersebut disebutkan bahwa Parampara Praja merupakan lembaga non struktural yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur.

Prof Mahfud MD yang menjadi salah satu dari delapan anggota Parampara Praja kepada wartawan mengatakan bahwa tugasnya saat ini memberikan masukan pada Sultan sebagai Gubernur DIY maupun Raja Kraton Yogyakarta untuk membuat kebijakan sesuai dengan amanat yang ada dalam Undang-Undang Keistimewaan. Hal tersebut meliputi bidang kelembagaan, tata ruang, pertanahan, pengisian jabatan dan kebudayaan.

"Tugas kami memberikan masukan dan pertimbangan pada Sultan secara tertutup. Kami memiliki tanggungjawab untuk mempertemukan keistimewaan yang sifatnya imajiner dan simbolis menjadi real di lapangan dan dirasakan masyarakat," terang Mantan Menteri Pertahanan di era Presiden (Alm) Abdurrahman Wahid ini.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X pun menegaskan bahwa Parampara Praja dibuat sebagai tindak lanjut amanah dalam Perdais Kelembagaan tersebut. "Parampara Praja ini khusus untuk keistimewaan, peraturannya seperti itu nanti mereka bekerja secara tim," ungkap Sultan. (Fxh)

Baca Juga :

Mahfud MD Dilantik Jadi Parampara Praja

Jadi 'Penasihat' Sultan, Begini Alasan Mahfud MD?

BERITA REKOMENDASI