PBB 2021 Dipastikan Lebih Kecil

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Yogya mulai tahun 2021 dipastikan lebih kecil dibanding tahun ini. Hal tersebut menyusul telah disetujuinya revisi Perda 2/2011 melalui sidang paripurna di gedung DPRD Kota Yogya, Kamis (19/11/2020).

Ketua Pansus Revisi Perda 2/2011 Nurcahyo Nugroho, menyebut revisi itu merupakan perubahan kedua atas payung hukum yang menjadi landasan pengenaan tarif PBB. “Kalau perubahan pertama dilakukan tahun 2019 lalu menyangkut Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Sedangkan perubahan kedua ini hanya di Pasal 7 yang mengatur tarif PBB,” jelasnya.

Perubahan tarif tersebut cukup mendasar dalam menentukan nilai pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Masing-masing ialah untuk range NJOPdi bawah Rp 2 miliar dikenai 0,05 persen. Kemudian NJOP Rp 2 miliar sampai Rp 5 miliar dikenai 0,07 persen.

NJOPRp 5 miliar hingga Rp 10 miliar dikenai 0,12 persen. NJOPRp 10 miliar hingga Rp 50 miliar dikenai 0,25 persen. Sedangkan NJOP di atas Rp 50 miliar dikenai 0,3 miliar. Dengan perubahan koefisiensi tarif tersebut maka dampak nilai pajak akan variatif.

Nurcahyo mengaku, pihaknya sempat membuat skema penurunan nilai pajak yang akan berlaku tahun depan. Rata-rata ada penurunan sekitar 20 persen dibanding tahun ini. Kecuali wajib pajak yang memiliki NJOP di atas Rp 50 miliar, otomatif tarif pajaknya tidak berubah.

“Kami juga memberikan rekomendasi ke Pemkot agar menjalin koordinasi dengan BPN terkait penyusunan peta bidang dan zona nilai tanah. Kedua hal itu menjadi instrumen dalam penentuan NJOP,” urainya.

Selain itu, pihaknya mendesak supaya keringanan PBB tetap diberikan setiap tahun. Hal ini guna mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam membayarkan pajak. Sehingga stimulus dan keringanan itu pun harus disosialisasikan dengan baik.

Sementara Walikota Yogya Haryadi Suyuti, mengaku revisi aturan itu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Pemberlakuannya pun mulai tanggal digunakan sehingga bisa langsung dijadikan acuan perhitungan tarif untuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB 2021.

“Masyarakat tidak perlu khawatir kalau ketetapan pajaknya terlihat tinggi. Masih ada stimulus dari pemerintah serta pengajuan keringanan,” katanya. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI