Pelaku Industri Kreatif Berbadan Hukum Masih Minim

YOGYA, KRJOGJA.com Pelaku pariwisata dan industri kreatif di Indonesia pada saat ini berjumlah lebih dari 8 juta orang. Dari sekian ini ternyata belum ada 10 persen diantaranya yang memiliki badan hukum seperti CV atau PT. Untuk meningkatkan pelaku usaha berbadan hukum maka Kemenparekraf bekerjasama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) melakukan fasilitasi pendirian Badan Hukum.

Direktur Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kemenparekraf, Robinson Hasoloan Sinaga usai menghadiri acara Fasilitasi Pendirian Badan Hukum di Yogyakarta, Sabtu (14/11) menuturkan akibat belum memiliki badan usaha, para pelaku usaha pariwisata dan industri kreatif mengalami kesulitan mengembangkan usahanya, terlebih saat masa pandemi ini.

“Banyak pengusaha yang gulung tikar karena tidak memiliki legalitas bidang usaha yang dikembangkan,” jelasnya.

Ditambahkan Robinson beberapa alasan pengusaha mengurungkan membuat Badan Usaha seperti keterbatasan modal dan aturan yang selama ini terkesan “njlimet”.

“Mereka menganggap aturan yang berlaku selama ini menyulitkannya untuk mengurus badan hukum karena mengharuskan penyertaan modal dasar Rp 50 juta sesuai UU Nomor 40 Tahun 2007.

Untuk HAKI saja, dari sekitar 8 juta pelaku pariwisata dan industri kreatif memang belum sampai 11 persen yang punya HAKI. Saya yakin yang punya badan hukum sampai saat ini tidak sampai 10 persen karena mereka tidak mau mengurus surat yang membutuhkan modal minimal Rp 50 juta. Namun sekarang malah modal maksimal hanya Rp 25 juta saja sudah bisa ,” paparnya.

Perwakilan Ikatan Notaris Indonesia Pusat, Mugaera Djohar mengakui aturan pemerintah saat ini memudahkan masyarakat membuat badan hukum. Karenanya seharusnya saat ini lebih banyak pelaku usaha yang melegalkan usahanya.

“Sekarang setinggi-tingginya Rp 25 juta, padahal dulu minimal Rp 50 juta,  ada pelonggaran aturan yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha,” tambah dia.

Sementara dari Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret (BPU UNS)  Dr. Muhammad Hendri Nuryadi menambahkan peserta kegiatan merupakan pelaku usaha pariwisata ekonomi kreatif, baik dari binaan dinas terkait maupun yang tergabung dalam komunitas.

“Latar belakang dari kegiatan ini adalah masih minimnya persentase usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah berbadan hukum. Pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif juga akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya jika usahanya tersebut tidak berbadan hukum,” tutupnya. (Aje)

 

BERITA REKOMENDASI