Pelayanan Publik Dituntut Transparan dan Imbangi Kemajuan Teknologi

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik saat ini sedang direvisi atas usulan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Lambatnya proses pelayanan publik menjadi persoalan utama perlunya perubahan undang-undang tersebut, terlebih dengan era serba teknologi yang kini bergerak begitu dinamis di masyarakat.

Anggota DPD RI dari DIY, Afnan Hadikusumo mengatakan sejak terbit tahun 2009 lalu, UU Pelayanan Publik terus menyisakan persoalan. Berbagai masukan menurut Afnan muncul dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar, Kamis (28/1/2021) dari akademisi, Ombudsman, LSM dan juga stakeholder di DIY lainnya.

“Masih ada beberapa masalah pada UU tersebut seperti lambannya proses pelayanan publik di berbagai bidang, belum ada lembaga yang menangani keluhan masyarakat jika terdapat kelambanan dalam layanan publik. Kemudian juga ketidakkonsistenan pemerintah dalam mengaplikasikan merit sistem dalam pengangkatan pejabat di lingkungan isntansi dengan alasan politis, dan sebagainya. Masalah-masalah itu masih ada dan dirasakan betul sampai tingkat bawah,” ungkap Afnan usai FGD.

Afnan menilai, banyaknya laporan terkait pelayanan publik menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan di dalam sektor tersebut. Misalnya, terkait Covid-19 saja, Ombudsman menurut data yang disampaikan dalam FGD sudah mengantongi 387 laporan.

“Malah, pelayanan publik ada yang dikatakan buruk atau yang sering disebut dengan maladministrasi. Laporan itu membuktikan bahwa masih terdapat celah bagi adanya penyimpangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini harus dicermati, seberapa banyak kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berperan serta mengawasi kinerja administrator pemberi layanan publik. Ada sekitar 11 poin kekurangan dari UU 25 tahun 2009 yang tersampaikan dalam forum tadi, akan kami sampaikan ke pusat sebagai masukan dari DIY,” sambung Afnan.

Sementara, Syauqi Suratno, anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM DIY, menyampaikan saat ini belum ada ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi dalam layanan yang diterima. Terlebih, pelayanan publik terkesan lambat dengan adanya perubahan era teknologi yang semakin dinamis bergerak.

“Pemberi layanan publik harus lebih peduli dengan perubahan psikografis dan logika mindset yang dimiliki warga masyarakat. Ini harus tertuang dalam penyampaian layanan publik. Misalnya komunikasi pada masyarakat, dengan banyaknya kanal saat ini, tentu mengalami perubahan. Kemudian perlu dicermati pula, apalah ruang aspirasi sudah cukup, apakah kanalnya sudah cukup,” ungkap Syauqi.

Syauqi berharap masukan dan hal-hal menarik yang tersampaikan dalam forum diskusi bersama anggota DPD RI, Afnan Hadikusumo bisa sampai ke tingkat pusat dan ditindaklanjuti. Masyarakat menurut dia sudah menanti peran riil negara dalam memberikan pelayanan maksimal pada warganya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI