Pelayanan Samsat Corner Ditutup Sementara

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda DIY memberlakukan kebijakan insidental terkait dengan pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut berdasar Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2021 dan Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 1/SE/2012.

Bagi masyarakat yang berniat membayar pajak kendaraan bermotor, dilakukan perubahan tertentu menyangkut layanan masyarakat. Perubahan menyangkut tutupnya pelayanan di Samsat Corner Galeria Mall, Bus Samsat Keliling, Go Pajak, dan Go Door Pak Mo. Terhitung mulai tanggal 12 sampai 25 Januari 2021 pelayanan ditutup, dengan pertimbangan untuk mencegah penyebaran Virus Corona.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda DIY Kombes Pol Iwan Saktiadi SIK MH MSi didampingi Kasi STNK Subregident Ditlantas Polda DIY AKP Maryanto SH, Jumat (15/01/2021) menjelaskan untuk pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor bisa dilakukan di Samsat Induk Yogyakarta, Samsat Kelurahan Wirogunan, dan Samsat Payment Point BPD Giwangan. Kebijakan tersebut erat kaitannya dengan diberlakukannya Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran Virus Corona. “Kepolisian sebagai salah satu institusi pelayanan masyarakat wajib berpartisipasi aktif dalam memerangi Virus Corona,” tandas Iwan Saktiadi.

Disampaikan, untuk pelayanan menyangkut pajak kendaraan bermotor sebagaimana telah ditentukan itu, tetap diterapkan protokol kesehatan (prokes). Setiap wajib pajak yang datang ke kantor pelayanan, harus memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ketentuan itu bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan tertular Virus Corona.

Dalam kesempatan sama, Iwan Saktiadi mengemukakan tentang penghapusan sanksi administrasi denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Penghapusan itu berlaku hingga 30 Juni 2021, berdasarkan Pergub DIY Nomor 101 Tahun 2020 yang ditetapkan sekaligus pengundangannya tanggal 18 November 2020.

Keterlambatan pengurusan PKB dan BBN-KB tidak dikenai denda, dengan tenggat waktu sampai 30 Juni 2021. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19.

Iwan Saktiadi berharap dua kebijakan yang mengacu pada Pergub DIY itu bisa dimanfaatkan secara positif oleh masyarakat. Kebijakan yang dikelaurakan tersebut tidak lepas dari kondisi saat ini dimana wabah Pandemi Covid-19 belum menunjukkan gejala mereda.

Bahkan terkesan justru semakin meluas dan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itulah, kepada wajib pajak yang datang ke Samsat Induk maupun tempat lain diimbau untuk menaati protokol kesehatan. (Hrd)

BERITA REKOMENDASI