Pembahasan Raperda Toko Swalayan Dihentikan

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Raperda terkait toko swalayan yang sedianya akan dibahas tahun ini, akhirnya dibatalkan pembahasannya. Hal ini menyusul hasil konsultasi Komisi B selaku pengusul raperda dengan Pemda DIY yang menyangkut kewenangan daerah.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Yogya Oleg Yohan, mengaku raperda terkait toko swalayan tersebut di dalamnya meliputi toko modern atau berjejaring. “Terpaksa harus kami sesuaikan lagi karena berdasarkan hasil konsultasi ke Pemda DIY yang menyebut bahwa pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan pengaturan toko modern atau swalayan,” jelasnya.

Menurutnya, karena tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengatur toko modern maka jika pembahasan Raperda Penataan Toko Swalayan tetap dilanjutkan akan berpotensi melanggar aturan yang lebih tinggi termasuk UU Cipta Kerja. Pemda DIY pun menyarankan agar kembali mencermati rencana tersebut dengan menyusun ulang raperda dengan naskah yang sudah diperbarui.

Oleh karena itu, berdasarkan rekomendasi tersebut DPRD Kota Yogya akan segera menyusun naskah akademik baru. Terutama yang menyangkut perlindungan, penguatan dan pemberdayaan toko rakyat. Hanya, raperda tersebut belum bisa diusulkan tahun ini sehingga baru bisa dibahas tahun depan.

“Yang penting ada semangat yang sama. Tujuan utamanya agar toko yang dikelola oleh masyarakat ini bisa bertahan di tengah merebaknya toko modern atau toko waralaba yang sudah semakin banyak,” urainya.

Oleg menambahkan, upaya pembinaan yang akan diatur dalam raperda terkait toko rakyat tersebut di antaranya memberikan pembinaan termasuk pelatihan kepada pemilik atau pengelola toko rakyat terkait manajemen usaha. Seperti akses pengelolaan modal, metode penjualan hingga penataan toko sehingga terlihat lebih rapi dan modern.

Sedangkan perlindungan toko rakyat dilakukan dengan memastikan Pemkot Yogya memberikan kemudahan dalam perizinan dan kemudahan akses modal usaha. “Masih banyak toko yang dikelola masyarakat belum memiliki izin. Kemudahan izin ini menjadi penting karena terkadang untuk syarat kredit di bank juga dibutuhkan kelengkapan perizinan usaha,” jelasnya.

Sedangkan pemberdayaan akan dilakukan dengan memastikan toko milik rakyat tersebut memiliki harga yang bersaing atau sama dengan toko modern supaya lebih banyak masyarakat yang berbelanja ke toko kelontong. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI