Pembahasan Raperdais Pengelolaan Sultan Ground Alot

Editor: Ivan Aditya

YOGYA (KRjogja.com) – Diskusi alot terjadi dalam pembahasan Raperdais Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten di ruang rapat lantai 2 DPRD DIY Rabu (28/12/2016). Dewan tak bisa mencapai kata sepakat lantaran satu fraksi yakni PAN tidak setuju dengan beberapa poin dalam Raperdais tersebut.

Suharwanta, Ketua Fraksi PAN yang juga wakil ketua Pansus Raperdais Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten mengatakan salah satu hal yang membuat fraksinya berpandangan lain yakni dimasukkannya tanah kas desa dan tanah yang belum diatur dalam pengertian tanah bukan keprabon dalam draft. Menurut dia, tanah desa tak semestinya dimasukkan sebagai bagian dari Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) setelah adanya Peraturan Daerah (Perda) no 5 tahun 1954 tentang hak milik atas tanah di DIY yang ditandatangani sendiri oleh Sri Sultan HB IX.

"Sampai saat ini belum ada satupun peraturan yang menggugurkan atau mencabut Perda tersebut, jadi apakah akan kita abaikan begitu saja. Kami berpedoman pada hukum positif dan akan konsisten sampai nanti di paripurna," terangnya.

Kepala Biro Hukum Pemda DIY Dewo Isnu Broto memiliki pandangan lain dan mengungkap bawasanya pada Perda 5 tahun 1954 pasal 6 menyebut hak milik tanah bukan lantas memiliki sertifikat hak milik. Menurut dia, selama ini yang terjadi bahwa tanah yang kemudian disebut sebagai tanah kas kas desa ini sifatnya merupakan penguasaan.

"Tanah kas desa itu dari dulu penguasaan bukan hak milik yang memiliki sertifikat. Semuanya hak pakai," terangnya.

Setelah adanya berbagai pendapat dalam pembahasan, Ketua Pansus Rendardi Suprihandoko kemudian memutuskan untuk membuat opsi karena adanya perdebatan mengenai beberapa hal dalam draft Raperdais tersebut. "Kami setujui usulan untuk dua opsi dan diputuskan melalui voting dalam rapat paripurna besok," ungkapnya. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI