Pembangunan di Papua, Perlu Diarahkan Sebagai Bagian Penyelesaian Politik

Editor: Agus Sigit

YOGYA, KRJOGJA.com – Gugus Tugas Papua, Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai, capaian pembangunan (terutama pembangunan fisik) di Papua era pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah sangat luar biasa. Seperti infrastruktur jalan Trans Papua, bandara-bandara diperbanyak, penambahan pelabuhan skala besar dan kecil, hingga yang terakhir penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2021 yang memberikan dampak luar biasa bagi masyarakat di Papua.

Namun disaat yang bersamaan para akademisi masih merasakan kegelisahan, kenapa pembangunan yang begitu masif di Papua yang telah diberikan oleh pemerintah, tetapi resistensi/perlawanan terhadap pemerintah dan NKRI masih ada. Ditandai masih ada konflik oleh kelompok kekerasan bersenjata di Papua yang sampai saat ini masih beroperasi.

“Masih ada PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah, utamanya terkait dengan bagaimana penyelesaian-penyelesaian Papua itu harus menyasar pada pusat/jantung penyebab konflik,” terang Ketua Gugus Tugas Papua UGM, Dr Gabriel Lele kepada wartawan di ruang kerjanya, Kampus Fisipol UGM Yogyakarta, Selasa (14/12/2021). Sebelumnya, Gugus Tugas Papua mengadakan Papua Strategic Policy Forum #10 bertema ‘Papua di Bawah Kepemimpinan Jokowi Refleksi Akhir Tahun 2021’.

Menurut Gabriel, kondisi ini (masih adanya resistensi di Papua), disebabkan karena intervensi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini belum sepenuhnya bisa menyelesaikan persoalan atau kebutuhan Papua. Dan persoalan yang paling mendasar sebenarnya adalah terkait dengan penyelesaian konflik. Seharusnya, pembangunan itu dijadikan bagian penyelesaian secara politik. “Pembangunan itu tidak dilihat sebagai intervensi yang praktis/teknis saja, tetapi ini adalah bagian dari penyelesaian politik,” tuturnya.

Lebih lanjut dijelaskan Gabriel, pemerintah sebenarnya sudah banyak melakukan transformasi pembangunan, selain pembangunan fisik juga ada keberpihakan secara politik. Seperti merevisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, yaitu menambah kursi keterwakilan di DPRD provinsi/kota/kabupaten tanpa melalui Pemilu. Namun itu semua, seakan tenggelam oleh adanya konflik-konflik bersenjata di Papua. Ini terjadi karena ada rasa saling tidak percaya antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat.

“Presiden Jokowi sangat sering mengunjungi Papua dan beliau satu-satunya Presiden RI yang paling sering berkunjung ke Papua. Kalaupun ada catatan kritis bagi Pak Jokowi itu adalah belum sempatnya Pak Jokowi untuk mengajak duduk bersama semua komponen Papua terutama mereka yang berseberangan. Dan itu (duduk bersama) pernah dilakukan oleh Gusdur (Presiden Abdurrahman Wahid). Papua merindukan dialog dari hati ke hati di mana pemimpin mau duduk dengan masyarakatnya,” pungkasnya. (Dev)

BERITA REKOMENDASI