Pembangunan Eks Bioskop Indra Diminta Dihentikan

YOGYA, KRJOGJA.com – Putusan banding PT TUN Surabaya telah dirilis menguatkan putusan PTUN Yogyakarta.  Karenanya Penggugat Sukrisno Wibowo dkk yang menyatakan sebagai ahli waris sah lahan  eks Biskop Indra di Jalan A Yani Yogyakarta meminta Pemda DIY untuk mematuhi hukum dengan menghentikan pembangunan di atas lahan eks Bioskop Indra. 

"Surat pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi (PT) TUN telah dirilis 29 November 2018. Menguatkan putusan PTUN Yogyakarta yang mengabulkan gugatan kami dengan  membatalkan  Keputusan Kepala Badan Pertanahan RI Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 tentang penjualan rumah/tanah dan pemberian hak pengelolaan atas nama Pemda DIY,  dibatakan sertifikat hak pengelolaan Nomor 00001 Kelurahan Ngupasan, surat ukur nomor00718/NGUPASAN/2013 tanggal 06 Mei 2013 dengan luas 5.170 m2," terang Sukrisno kepada KRJOGJA.com, Minggu (15/12/2018). 

Dalam amar putusan Nomor 187/B/2018/PT TUN SBY Tahun 2018, Majelis Hakim PT TUN dengan Ketua HM Arif Nurdu’a SH MH, dengan hakim anggota H Ishak Lanar SH dan DR Dani Elpah dan panitera Wayudi Arief Budiman SH MH menguatkan Putusan PTUN Yogyakarta Nomor 01/G/2018/PTUN YK tanggal 5 Juli 2018. 

Majelis hakim juga menghukum pembanding yang terdiri dari Pemda DIY (Tergugat Intervensi 1), Kepala BPN (Tergugat I), BPN Kota Yogyakarta (Tergugat II), dan Tantyo Suharno (Tergugat Intervensi 2) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 250.000. 

"Kami siap mengirim salinan  putusan tersebut kepada pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan putusan. Penghentian pembangunan tidak perlu menunggu putusan pengadilan inkracht. Namun kami tetap siap berembug untuk kepentingam yang lebih luas, melepas hak prioritas atas tanah dan bangunan bila hak kami sebagai pemilik dipenuhi, sekarang tanah kami dikuasai pemerintah secara tidak sah," tegas Sukrisno.(M-3) 

BERITA REKOMENDASI