Pembangunan Kebudayaan di Yogya Masih Cenderung Fisik

YOGYA, KRJOGJA.com – Pembangunan kebudayaan di DIY masih cenderung pada hal-hal fisik dan penafsirannya lebih pada ekpresi budaya. Sementara untuk hal-hal yang bersifat nilai dan filosofi masih belum tergarap dengan baik. Karena ?makna keistimewaan DIY yang lebih luas adalah pembinaan karakter dan identitas warga Yogya. Warga yang dimaksud adalah mereka yang berada di Yogya baik penduduk Yogya maupun para pendatang. Bahkan, kearifan lokal itu perlu juga dimasukkan dalam kurikulum sekolah. 

"Tindakan itu perlu dilakukan? agar mereka tahu budaya Yogya secara ilmiah akademik. Jadi tidak sekedar berdasar obrolan di jalan-jalan dan warung-warung angkringan. Untuk itu mereka harus tahu keistimewaan Yogya melalui sejarah, filosofi, bahasa, adat dan budaya, yang dengan itu mereka memberikan penghargaan dan penghormatan kepada Yogyakarta," kata? anggota DPD RI Dapil DIY Dr Hilmy Muhammad, MA dalam acara kunjungan kerja (Kunker) bersama anggota-anggota DPD RI dari DIY di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan, Selasa (17/12/2019). 

Hilmy Muhammad mengungkapkan, pendistribusian dana keistimewaan (Danais) yang terkait dengan kebudayaan idealnya juga disampaikan  kepada para penjaga tradisi dan kearifan budaya lokal. Mereka adalah para tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, guru ngaji, utamanya informal leader serta penggiat budaya dan penghageng Kraton. 

Komentar senada diungkapkan oleh permaisuri Sri Sultan HB X,GKR Hemas. Menurutnya, memang tidak bisa  dipungkiri masyarakat DIY belum dekat mengakses danais. Aturan yang tidak mudah menjadi salah satu alasan di mana tidak semua masyarakat memahami. Kondisi tersebut menjadi tantangan bersama. 

"Kraton saja selama ini tidak mudah mengakses. Hal itu bisa dilihat dari Masjid Pathok negara terkait anggaran danais yang tidak mencukupi untuk pembangunannya. Namun untuk mengatasi itu bisa dibentuk jaringan hingga ke desa atau kelurahan, agar masyarakat bisa mengakses,” tandas GKR Hemas?. 

Sementara anggota DPD RI, Cholid Mahmud mengatakan sistem dana keistimewaan (Danais) yang dituangkan dalam UUK dinilai jauh lebih baik dari sisi penganggaran hingga pertanggungjawaban. Hal tersebut mendapat perhatian dari pemerintah pusat yang akan menerapkan sistem sama untuk daerah dengan otonomi khusus (otsus).(Ria)

BERITA REKOMENDASI