Pembelian Lahan Kantor Kelurahan Gunungketur Terancam Gagal

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA – Rencana pembelian lahan yang akan digunakan untuk kantor Kelurahan Gunungketur Pakualaman terancam gagal terbeli. Hal ini lantaran pemilik lahan dengan Pemkot Yogya tidak mencapai kesepakatan harga sesuai hasil apraisal.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogya Hari Setyawacana, menjelaskan pada APBD Perubahan 2019 pihaknya menambah alokasi pembelian lahan mencapai Rp 49 miliar. "Peruntukannya untuk tujuh lokasi. Masing-masing kantor Kelurahan Gunungketur, Puskesmas Pakualaman sekaligus Kelurahan Purwokinanti, pengembangan kantor Kelurahan Suryatmajan, serta ruang terbuka hijau publik (RTHP) di empat wilayah yakni Prenggan, Giwangan, Keparakan dan Suryatmajan," urainya.

Baca juga :

Siap – siap! Libur Nataru, Yogya Diprediksi 'Mbludak'
Waspada! Hujan-Angin Kencang Masih Berpeluang Terjadi di Jogja

Diakuinya, untuk kantor Kelurahan Gunungketur tidak bisa direalisasikan karena tidak ada titik temu mengenai harga tanah. Jika akhirnya gagal terbeli, pihaknya pun tidak akan mengalokasikan anggaran di tempat yang sama pada tahun depan. Diupayakan berganti lokasi namun masih berada di kelurahan yang sama.

Kantor Kelurahan Gunungketur pada saat ini dinilai kurang representatif. Upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Hari mengaku tengah berkoordinasi dengan Puro Pakualaman guna meminta surat kekancingan di bekas kantor Kecamatan Pakualaman. "Sekarang bekas Kecamatan Pakualaman dipinjam untuk kantor sementara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya," imbuhnya.

Sementara itu terkait kegiatan pengadaan lahan di tahun depan, pihaknya sudah mengusulkan tiga lahan untuk RTHP. Masing-masing berada di Sorosutan, Ngampilan, dan Pakuncen. Mekanisme pengadaan lahan tersebut tetap sama, yakni didahului pengajuan proposal dari wilayah. Sedangkan nilai penawaran akan disesuaikan dengan hasil apraisal yang dilakukan oleh tim independen.

Hari mengaku, sebagian besar pemilik lahan menawar dengan harga pasar. Hal itu yang kerap menjadi penyebab gagalnya kegiatan pengadaan lahan yang diampu oleh pemerintah.

"Tapi jika warga mengetahui kelak lahannya akan digunakan untuk fasilitas publik, justru bangga. Kemudian merelakan dengan harga hasil penilaian atau apraisal," tandasnya. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI