Pemberian Sanksi Soal Masker Miliki Payung Hukum

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemda DIY telah mendorong desa-desa untuk mendata pemudik dan sebagainya dengan harapan bisa membangun kesadaran masyarakat yang tidak sekedar jadi objek pemerintah daerah tetapi merupakan subjek dalam proses untuk mendisplinkan diri. Sehingga mereka bisa berpartisipasi seperti yang terjadi pada saat bencana alam 2006 dan 2010 lalu.

Sementara itu Koordinator pengamanan dan penegakan hukum tim gugus
penanganan Covid-19, Noviar Rahmad menyatakan, saat ini kebijakan gerakan wajib memakai masker dilakukan, karena berdasarkan hasil evaluasi gugus tugas Covid-19 DIY. Namun dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak masyarakat yang belum mentaati protokol
kesehatan dan memakai masker.

Lebih lanjut Kepala Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) DIY itu menambahkan, bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran karena tidak memakai masker akan diberikan sanksi. Adapun bentuk dari sanksi tersebut adalah memberikan sanksi sosial kepada mereka.

Seandainya pelanggaran itu terjadi pasar tradisional, bagi penjual tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker. Begitu pula seandainya pelanggaran itu dilakukan oleh pedagang, pihaknya menyarankan agar masyarakat tidak membeli dagangan penjual yang tidak memakai masker.

Sedangkan Kepala Biro Hukum Setda DIY, Dewa Isnu Broto Iman Santoso mengatakan untuk menegakkan aturan atau memberikan sanksi kepada pelanggaran protokoler Covid-19 sudah ada Undang-Undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Dalam kondisi wabah Covid-19 ini, maka UU No 4/1984 ini dapat dijadikan payung hukum sebagai penegakan hukum berikut dengan sanksi baik berupa pidana maupun denda. (Ira/Ria)

BERITA REKOMENDASI