Pemda DIY Berencana Membentuk BUMD Aset

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemda DIY berencana membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aset guna meringankan beban kinerja dan pemeliharaan sehingga Pemda DIY tinggal mengurus deviden dan mengetahui keuntungan maupun kerugiannya. BUMD Aset ini akan mengelola aset milik Pemda DIY maupun dapat menggalang kerjasama, lelang dan sebagainya yang diharapkan bisa terbentuk tahun 2020. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY Bambang Wisnu Handoyo yang disapa BWH menyampaikan kehadiran BUMD Aset inilah yang bisa memberikan kontribusi besar terhadap kinerja aset Pemda DIY kedepannya. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda DIY yang seharusnya tidak mencari pendapatan justru mengurus aset, alhasil pendapatan kurang optimal. 

"Daripada kita banyak terbebani mengurus aset yang dimiliki Pemda DIY bahkan ada yang tidak optimal dan mangkrak lebih baik ditangani BUMD Aset. Contohnya Stadion Mandala Krida apabila ditangani oleh BUMD Aset secara profesional maka akan lebih leluasa mengoptimalkan pendapatan aset tersebut," ujar BWH di ruang kerjanya, Selasa (21/1/2020). 

BWH menjelaskan, tidak ada yang menyatakan OPD di lingkungan DIY yang ditargetkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diperlukan adanya BUMD Aset yang memang fokus mengurus aset yang dimiliki Pemda DIY. BUMD Aset rencananya akan dibentuk tahun ini setelah Pemda DIY membentuk BUMD Air Bersih.

"Kita sudah mempunyai empat BUMD yaitu Bank BPD DIY, PT AMI, Taru Martani dan  Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), kemudian akan ditambah BUMD Air Bersih dan BUMD Aset. Jika ada BUMD Aset akan mengurangi beban pekerjaan dan pemeliharaan Pemda DIY, kita hanya tinggal tahu devidennya saja termasuk optimalisasi aset-aset idle," ungkap BWH. 

Komentar senada diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji. Menurutnya, BUMD aset sudah menjadi salah satu yang pernah dibicarakan. Hal itu dikarenakan aset-aset yang dimiliki oleh Pemda DIY cukup banyak. Sehingga ide terkait BUMD aset itu muncul selain untuk meringankan beban kinerja dan pemeliharaan, diharapkan bisa memberikan hasil lebih maksimal. Termasuk untuk penghitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"Sebetulnya awalnya bisa membentuk UPT dulu, baru setelah itu ditindaklanjuti dengan BUMD. Tapi akhirnya mengerucut pada pembentukan BUMD aset. Tentunya dalam penyusunan BUMD tidak bisa dilakukan secara sepihak, jadi harus ada Perdanya serta beberapa persyaratan yang lain. Oleh karena itu dalam terkait dengan pembahasan secara lebih detail akan dibicarakan dengan dewan," terang Baskara Aji.

Mantan Kepala Disdikpora DIY itu menyatakan, sebetulnya pembentukan dengan model UPT juga bisa saja dilakukan. Bedanya kalau UPT tidak perlu memakai Perda tapi cukup menggunakan peraturan gubernur (Pergub). Namun pembahasan detail berkaitan itu dirinya belum bisa memberikan banyak komentar. (Ira/Ria) 

 

BERITA REKOMENDASI