Pemda DIY Dapat Kuota 718 CPNS

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Sebanyak 718 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan diperebutkan untuk Pemda DIY. Jumlah formasi tersebut, belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Pasalnya untuk tahun 2019, Pemda DIY mengajukan 1.700 formasi CPNS ke pemerintah pusat.

”Tahun ini (2019), Pemda DIY mendapatkan formasi CPNS sebanyak 718 orang. Dari jumlah tersebut 50 persen di antaranya diperuntukkan bagi tenaga kependidikan. Kalau ditanya kapan pengumuman berkaitan dengan CPNS, kami masih menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, Agus Supriyanto.

Baca juga :

Anggota ASEAN Bahas Kerangka Kualifikasi Bersama
Pendidikan Indonesia Diharapkan Setara dengan ASEAN

Agus mengungkapkan, seleksi CPNS akan dilakukan secara jujur dan transparan. Guna mewujudkan hal itu, pendaftaran CPNS akan menggunakan sistem online atau Computer Assisted Test (CAT). Begitu pula untuk ujian akan menggunakan sistem komputer yang nilainya bisa langsung diketahui setelah peserta selesai mengerjakan soal. Dengan adanya model seleksi tersebut, selain hasilnya lebih objektif dan transparan, terjadinya kecurangan bisa dihindari.

Terpisah Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Arofa Noor Indriani menyampaikan, komposisinya dari total alokasi tersebut hampir 50 persen untuk Golongan II dan Golongan III untuk PNS Pemda DIY yang semuanya diarahkan untuk tenaga kependidikan di sekolah-sekolah di DIY. ”Dengan penerimaan CPNS ini, kami berharap dapat memberikan bantuan sekaligus memajukan pembangunan di DIY. Karena tenaga-tenaga TU yang ada selama ini masih banyak menggunakan tenaga non-PNS baik yang ditandatangani via Surat Keputusan (SK) Sekda maupun OPD,” ujar Arofa.

Arofa menuturkan, tidak ada tenaga non-PNS atau tenaga outsourcing di instansi pemerintah di DIY tahun depan. Tenaga non-PNS harus seizin Gubernur DIY nantinya sehingga semua OPD harus mengumpulkan usulan untuk memperoleh izin dari Gubernur dengan menggunakan pola-pola regulasi khusus tersendiri.

”Semua sudah diplotkan sesuai dengan asal mula dan kebutuhan OPD di lingkungan Pemda DIY agar ujungnya satu pintu dengan terdaftar dan seijin Pak Gubernur. Baru tahun 2020, semua tenaga non-PNS di lingkungan Pemda DIY harus seijin Gubernur DIY. Surat ini sudah kami layangkan ke OPD-OPD untuk mendata kebutuhan PNS yang akan diseleksi Tim Investigator satu pintu,” jelasnya.

Asekda Pemberdayaan Sumberdaya Masyarakat Setda DIY tersebut menekankan melalui konsep satu pintu ini, Pemda DIY dapat menginvetarisir data base jumlah PNS yang ada di DIY sekaligus kebutuhannya. Mengingat kebutuhan tenaga di lingkungan Pemda DIY sangatlah banyak yang pada akhirnya diisi tenaga kontrak atau tenaga lepas. (Ria/Ira)

BERITA REKOMENDASI