Pemda DIY Diminta Optimalkan Belanja Wajib DTU

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Progress realisasi belanja program pemulihan ekonomi daerah yang bersumber dari belanja wajib Dana Transfer Umum (DTU) di DIY telah mencapai Rp78,07 miliar atau 17,61 persen dari total alokasi Rp443,42 miliar. Realisasi terbesar pada insentif tenaga kesehatan (nakes) daerah dalam rangka penanganan Covid-19 yang mencapai 33,41 persen per Semester I 2021.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY Sahat M.T. Panggabean mengatakan Pemda DIY berupaya seoptimal mungkin memberikan dukungan terhadap program pemulihan ekonomi daerah melalui kucuran APBD 2021. Pemda DIY menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Covid-19 dan belanja prioritas lainnya.

“Total alokasi seluruh DIY sebesar Rp 443,42 miliar, telah terealisasi sebesar Rp78,07 miliar alias 17,61 persen sampai Juni 2021. Realisasi terbesar pada insentif nakes yang mencapai Rp 50,31 miliar atau 33,41 persen dari total anggaran Rp 150,57 miliar,” katanya di Yogyakarta, Selasa (03/08/2021).

Sahat menjelaskan secara rinci realisasi program pemulihan ekonomi di DIY dari belanja wajib DTU yaitu penanganan Covid-19 mencapai Rp 20,07 miliar atau 11,22 persen dari total anggaran Rp 178,87 miliar dan dukungan vaksinasi mencapai Rp 2,21 miliar atau 3,71 persen dari anggaran Rp 59,69 miliar.

Selain insentif nakes, realisasi selanjutnya dukungan pada Kalurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 mencapai Rp 103 juta atau 8,52 persen dari total 1,21 miliar serta belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas mencapai Rp 5,36 miliar atau 10,11 persen dari Rp 53,07 miliar.

“Pemerintah pun telah menambah anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 menjadi Rp744,75 triliun dari sebelumnya Rp699,43 triliun. Anggaran ini naik untuk tambahan program bantuan sosial (bansos) hingga kesehatan akibat tingginya kasus Covid-19 varian Delta yang menyebar di Indonesia, termasuk di DIY,” tandasnya.

Lebih lanjut, Sahat menyampaikan kenaikan anggaran PEN paling tinggi ada pada anggaran Klaster perlindungan sosial dan Klaster Kesehatan. Sedangkan anggaran di tiga klaster lainnya, yakni insentif usaha, program prioritas, serta dukungan UMKM dan Korporasi relatif sama.

“Anggaran perlindungan sosial naik dari Rp 153,86 triliun menjadi Rp 187,84 triliun dan anggaran bantuan kesehatan naik dari Rp 193,93 triliun menjadi Rp 214,95 triliun. Anggaran insentif usaha Rp 62,83 triliun, program prioritas RP 117,94 triliun, serta dukungan UMKM dan Korporasi Rp 161,20 trilun,” pungkasnya. (Ira)

BERITA REKOMENDASI