Pemda DIY Dukung BBM Satu Harga

YOGYA (KRjogja.com) – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menyambut positif akan diberlakukan kebijakan Satu Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) efektif berjalan pada 1 Januari 2017. Kebijakan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo itu merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial di Tanah Air, namun perlu dicermati penetapan harga acuannya agar tidak memberatkan daerah yang minus.

"Kami melihat kebijakan BBM satu harga ini sebagai sesuatu yang positif karena tidak adanya deviasi harga antar daerah. Hal ini justru tidak akan terjadi ekspor impor antar daerah, contohnya pada problematika gas melon di DIY belum lama ini," ujar Kepala Biro Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda DIY, Sugeng Purwanta kepada KRjogja.com, Kamis (24/11/2016).

Sugeng mengatakan tendesi harga BBM antar daerah di Indonesia masih tinggi, termasuk antara DIY dan daerah sekitarnya seperti Jawa Tengah (Jateng). Dengan adanya kebijakan tersebut, harapannya tidak akan ada perdagangan bahan bakar bersubsidi lintas daerah sehingga tidak akan terjadi lagi problematika kelangkaan bahan bakar di suatu wilayah.

"Dari sisi harga yang nantinya di tetapkan dengan patokan harga eceran tertinggi (HET) oleh pusat jangan sampai justru menimbulkan masalah baru nantinya dan kepanikan sesaat. HET BBM satu harga ini haruslah mempertimbangkan kondisi daerah," tandas Sugeng.

Menurutnya, Pemerintah Pusat harus mempertimbangkan kesenjangan derajat hidup antar daerah di tanah air dengan tidak dipukul rata untuk menentukan HET BBM satu harga nantinya. HET tersebut jangan menggunakan patokan Jakarta, supaya daerah lain yang lebih minus dari Jakarta tidak berteriak dan menimbulkan gejolak. (Ira)

BERITA REKOMENDASI