Pemda DIY Lolos Dari Sentilan Jokowi

YOGYA (KRjogja.com) – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY lolos dari sentilan Presiden Joko Widodo terkait penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 maupun dana yang mengendap di bank. Realisasi serapan APBD 2016 terhitung cukup baik dengan prosentase realisasi program yang tinggi.

"Dalam pelaksanaan programnya, prosetasenya tinggi kalau rendah Selisih Lebih Perhitungan (SiLPA) APBD akan besar menumpuk. Serapannya APBD 2016 cukup baik, terakhir 92 persen dan tidak ada catatan khusus," papar Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X di Bangsal Kepatihan, Jumat (5/8/2016).

Sultan HB X menyampaikan terkait pemotongan anggaran belanja APBN tahun ini, khususnya untuk anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan transfer daerah tentunya akan terasa. Sebelumnya untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) telah dipotong 10 persen dan kini ditambah anggaran belanja kementerian dipangkas sebesar 20 persen.

"Anggaran belanja dari pusat tidak hanya dipotong 10 persen, paling 20 persen kalau kondisi penerimaan pajak rendah. Dampaknya jelas  pajak dari sepeda motor baru dan mobil baru turun jadi sudah pasti jadi pemasukan ya mesti turun," imbuh Raja Kraton Yogyakarta ini.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIY, Bambang Wisnu Handoyo mengungkapkan pengeluaran belanja daerah meningkat setiap tahunnya, terutama belanja pegawai, honor, perjalanan dinas dan lain-lain.

"Volume pengeluaran kita dari tahun ke tahun meningkat, jika tahun 2015 lalu X maka tahun 2016 menjadi X plus. Ini memberikan gambaran potensi peningkatan volume pengeluaran keuangan," kata pria yang akrab disapa BWH ini.

Apabila dilakukan pemangkasan anggaran belanja, BWH mengungkapkan maka dalam perencanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DIY 2017 harus dikembalikan kepada 'outputnya'. Dalam artian dipemangkasan ini langsung, selain itu pengeluaran tinggi boleh tetapi manfaaatnya juga tinggi. (R-4)

BERITA REKOMENDASI