Pemda DIY Mulai Sosialisasikan Kenaikan UMP

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemda DIY mulai mensosialisasikan keputusan Upah Minimum Propinsi (UMP) DIY ke tingkat kabupaten/kota serta melakukan pengawasan apakah perusahaan benar-benar melaksanakan keputusan tersebut. Sejauh ini belum ada laporan dari pengusaha yang ingin mengajukan penundaan kenaikan UMP.

“Biasanya keberatan datang dari UMKM yang baru melakukan usaha atau bangkit dari keterpurukan akibat Covid-19. Laporan itu biasanya masuk akhir Desember atau awal Januari, tapi semoga tidak ada. Perusahaan di DIY memberikan rerata gaji di atas UMP dan UMK. Kami harapkan hal itu tetap terjadi pada tahun 2021, syukur-syukur semakin banyak yang memberikan di atas UMP,” ungkap Sekda DIY Baskara Aji, Minggu (1/11). Seperti diberitakan, Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2021 naik sebesar 3,54 persen dari UMP tahun ini atau menjadi Rp 1.765.000. Hal itu tertuang dalam keputusan Gubernur DIY nomor 319/KEP/2020 tentang penetapan UMP DIY 2021 pada 31 Oktober.

Terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY GKR Mangkubumi menyampaikan sebelumnya pembahasan UMP menjadi dilema banyak pihak, terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Sebab para pengusaha terbebani karena kondisi saat ini, tetapi DIY dianggap memiliki UMP paling rendah selama ini.

“Di satu sisi kita harus melihat kondisi pandemi Covid-19. Untuk itu, kita mengajak semua pihak berpikir positif perihal penetapan UMP DIY 2021 agar masyarakat kita bisa terbantu satu sama lain, tidak hanya ekonomi tapi sosialnya,” tandasnya.

UMK

BERITA REKOMENDASI