Pemda DIY Sebut Alasan Perlunya Perda RTRW Baru

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – DPRD DIY bersama Pemda DIY menggelar agenda public hearing terkait rencana Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) baru DIY, Selasa (12/2/2019). Adanya perubahan lebih dari 20 persen dari Perda nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW 2010-2029 menjadi alasan pembuatan Perda baru meski belum genap berusia 10 tahun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemda DIY Gatot Saptadi mengatakan penyusunan Perda RTRW baru merupakan kebutuhan lantaran adanya dinamika pembangunan yang besar terjadi beberapa tahun terakhir. Menurut dia, arah DIY yang hendak menjadi wilayah pendidikan, budaya dan pariwisata kelas dunia membuat Perda lama tak lagi signifikan untuk menjadi arahan bagi peraturan lebih detail yang ranahnya berada di kabupaten/kota.

“Ada banyak yang berubah misalnya setelah Merapi meletus pada 2010, lahan maupun lokasi pertanian mengalami perubahan. Adanya dana keistimewaan kemudian dinamika pembangunan bandara baru dan jalan tol. Perda ini diperlukan untuk mengendalikan pembangunan di DIY,” ungkap Gatot usai rapat dengar pendapat di lantai 2 DPRD DIY.

Menurut Gatot, dalam Perda baru RTRW, DIY tetap menjaga komitmen terkait lahan pertanian yang disyaratkan pemerintah pusat. “Komitmen tetap untuk lahan pertanian karena itu sesuai undang-undang. Berubah dalam arti pindah boleh tapi berkurang tidak,” sambung Gatot.

Terkait rencana jalan tol yakni Bawen-Jogja dan Jogja-Solo serta jalur kereta api dari Borobudur hingga Samas menurut Gatot juga disampaikan dalam Perda RTRW DIY 2019-2039 tersebut. “Untuk tol kan hanya 15 kilometer saja yang lewat DIY, yang Jogja ke Solo ini masih dibahas sepertinya mau dilewatkan mana karena ada situs candi juga dan prinsipnya tidak mengganggu lahan pertanian serta perekonomian masyarakat,” pungkasnya.

Sementara Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda RTRW DPRD DIY Suharwanta mengatakan pihaknya masih menerima masukan dari berbagai pihak terkait rencana perda tersebut. Pansus menilai masih adanya pasal-pasal dalam rancangan perda yang perlu disempurnakan.

“Kami masih menerima usulan-usulan tertulis dari berbagai pihak untuk menyempurnakan raperda RTRW ini. Masukan dari berbagai pihak nantinya jadi bahan pembahasan kami di rapat internal pansus,” terang politisi PAN ini. (Fxh)

BERITA REKOMENDASI