Pemda DIY Terus Sinkronisasi Kelembagaan

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dengan kabupaten/kota terus berupaya melakukan sinkronisasi kelembagaan, tentunya dengan tetap menggunakan acuan Undang-Undang Keistimewaan (UUK). Dengan adanya revisi Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY No 3/2015 tentang Kelembagaan Pemda DIY, diharapkan nantinya desa bisa ikut mengelola Dana Keistimewaan (Danais).

"Rencananya revisi Perdais Kelembagaan ini akan kami ajukan ke DPRD pada tahun ini, harapannya  pada 2018 mendatang bisa selesai. Hal pertama yang harus ditata adalah struktur organisasi, baru setelah itu dari sisi tata hubungan kerja. Sehingga nantinya Danais bisa diatur dan pemanfaatannya bisa cepat sampai ke tingkat desa maupun kecamatan," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi di Bangsal Kepatihan, belum lama ini.

Gatot mengungkapkan, baik Pemda DIY maupun kabupaten/kota menginginkan agar program yang sudah dibuat bisa lebih cepat sampai ke sasaran, termasuk di desa. Semua itu akan bisa terwujud apabila, pihak-pihak yang terkait tidak terkungkung bicara soal kewenangan. Misalnya dalam menanggani berbagai persoalan di Kota Yogyakarta, Pemda DIY tidak bicara kewenangan. Sebaliknya mencari solusi secara bersama-sama agar persoalan yang ada segera diselesaikan.

"Harapan saya dengan dibangunnya organisasi dengan tata hubungan kerja yang baik dapat mempercepat sampai ke masyarakat termasuk soal dana dan tidak lagi terkungkung kewenangan.  Sehingga ada kelonggaran fiskal seperti APBN, APBD, Danais dan Dana Desa bisa dimanfaatkan secara optimal," terang Gatot.

Sementara itu, Sekda Kulonprogo RM Astungkoro mengatakan, pihaknya siap melakukan sinkronisasi kelembagaan di kabupaten sesuai dengan kelembagaan yang diatur dalam Undang Undang Keistimewaan (UUK) DIY. Kelembagaan berdasarkan UUK DIY tersebut akan disinkronisasikan DIY dengan kabupaten/kota seperti urusan kebudayaan, tata ruang dan sebagainya.

"Kami siap bersinkronisasi kelembagaan sesuai UUK nantinya, tinggal tunggu Peraturan Daerah (Perda)  dari provinsi nantinya," ujar Astungkoro.

Sedangkan Sekda Gunungkidul Drajat Ruswandono menyampaikan, arahan, gagasan dan ide Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X terkait kelembagaan keistimewaan tersebut bisa mengoptimalkan fungsi, peran dan posisi kecamatan maupun desa nantinya. Pemkab Gunungkidul sangat mendukung ketika Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tersebut mempunyai fleksibilitas yang luas untuk bisa merealisasikan hal tersebut.

"Ada ruang yang perlu dimanfaatkan dan dengan hadirnya kelembagaan keistimewaan tersebut tidak ada aturan yang mengggangu diatasnya. Kami mendukung penuh adanya Perda Kelembagaan Keistimewaan ini dan syukur syukur camat bisa menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  dalan mengakses Dana Keistimewaan (Danais)," papar Drajat.

Mantan Sekwan DPRD DIY ini berharap dengan adanya kelembagaan keistimewaan ini bisa menyentuh hingga level kecamatan dan desa. (Ria/Ira)

BERITA REKOMENDASI