Pemda DIY Teruskan Keluh Kesah Pelaku Usaha dan Industri

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemda DIY beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya tidak tinggal diam dan sepakat meneruskan keluh kesah dari pelaku usaha maupun industri di DIY yang membutuhkan relaksasi maupun insentif di tengah kebijakan pengetatan dan dampak pandemi Covid-19. Pemda DIY mengetahui kondisi pelaku usaha dan industri sangat terpukul akibat pandemi maupun kebijakan pengetatan, sehingga tetap berupaya menjaga agar kesehatan dan ekonomi bisa berjalan dengan seimbang.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) DIY Singgih Raharjo mengaku telah menerima surat dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY yang langsung ditindaklanjuti Pemda DIY. Surat tersebut ditindaklanjuti dengan adanya pembahasan perihal permohonan relaksasi maupun insentif bagi dunia usaha dan industri secara umum yang tidak hanya pariwisata kepada stakeholder terkait seperti beberapa Kementerian maupun Lembaga yang dituju.

“Kami sudah membuat telaah dan ada beberapa alamat yang dituju, semisal permohonan insentif pajak kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun relaksasi kredit kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang implementasi teknisnya ditindaklanjuti pihak perbankan. Jika itu wujudnya pajak daerah yang kewenangannya ada di Kabupaten/Kota, maka kami akan alamatkan ke Pemkab/Pemkot masing-masing,” papar Singgih di Bangsal Kepatihan, Kamis (04/02/2021).

Singgih mengatakan permohonan relaksasi maupun insentif pelu usaha dan industri di DIY ini akan diteruskan kepada stakeholder terkait agar segera ditindaklanjuti. Bahkan sudah ada yang direalisasikan OJK melalui POJK Nomor 48 /POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19. POJK 48 merupakan beleid perpanjangan restrukturisasi kredit kepada debitur terdampak Covid-19 sehingga sudah memberikan relaksasi kembali.

“Para pelaku usaha dan industri bisa langsung ke perbankan untuk mendapatkan pelayanan restrukturisasi tersebut. Perihal insentif pajak pun sudah dilaksanakan dengan perpanjangan insentif pajak seperti PPh Pasal 21, Pajak UMKM, PPh Final Jasa Konstruksi, PPh Pasal 22 Impor, Angsuran PPh Pasal 25 dan PPN. Tinggal Pemkab/Pemkot menindaklanjuti pajak hotel dan restoran menindaklanjutinya,” terangnya.

Pemda DIY memahami kondisi keterpurukan dunia usaha dan industri tersebut akibat pandemi, sehingga perlu meracik dosis yang tepat agar kesehatan maupun ekonomi sama-sama dapat dijaga dan berjalan dengan baik. Jangan sampai ekonomi tumbuh, tetapi kesehatannya keteteran sehingga akan memperparah pandemi. Sebaliknya jangan sampai kesehatan bagus, tetapi ekonominya mandeg.

“Gas dan rem itu pasti, tetapi dosis itu harus diracik agar kesehatan dan ekonomi bisa berjalan bersama. Kita tidak tinggal diam dan akan memikirkan berbagai upaya mencari solusinya,” tandas Singgih. (Ira)

BERITA REKOMENDASI