Pemda Matangkan Formulasikan Ketahanan Keluarga Berbasis Budaya

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemda DIY tengah matangkan formulasi pendekatan budaya dalam mewujudkan ketahanan keluarga di DIY. Upaya membangun ketahanan keluarga berbasis budaya ini guna merespons segala persoalan keluarga yang masih marak terjadi, seperti kekerasan rumah tangga, kenakalan remaja seperti klithih dan sebagainya.

"Kita sudah mempunya Peraturan Daerah (Perda)-nya, rencana ke depannya, sinergi dengan berbagai sektor maupun organisasi masyarakat. Karena buku pedomannya sudah ada, tinggal mengkaitkan dengan budaya," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (P3AP2) DIY dr RA Arida Oetami Mkes.

Baca juga :

Terdakwa OTT KPK Gabriella Minta Dibebaskan, Rindu Keluarga
Balon PDIP Tunggu Rekomendasi, Ini Alasan BWH Masukkan Nama di Dua Kabupaten

Arida mengaku, pihaknya diberikan waktu untuk memformulasikan pendekatan keluarga dengan olah rasa untuk menyelesaikan persoalan keluarga setidaknya satu bulan ini. Buku pedoman tersebut masih universal sehingga harus diterjemahkan dengan pendekatan budaya supaya masyarakat DIY mudah memahami.

"Persoalan dalam keluarga sangat banyak mulai dari kekerasan, perceraian dan sebagainya. Sehingga perlu membangun ketahanan keluarga berbasis budaya di DIY guna merespons persoalan keluarga," katanya.

Pakar Hukum UAJY sekaligus Ketua Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY Dr Y Sari Murti Widyastuti SH MHum menambahkan, pihaknya diberikan PR agar pendekatan budaya sesuai kultur Jawa dapat dipadukan dalam penguatan ketahanan keluarga. Persoalan terkait dengan keluarga itu intinya ada di rasa sehingga menyentuh persoalan ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan.

"Oleh karena itu, pendekatan budaya merupakan komunikasi yang mudah dicerna oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan tafsir yang macammacam harus diselesaikan sesegera mungkin. Artinya Pak Gubernur sangat 'concern' membangun ketahanan keluarga dengan budaya," tutur Sari.

Ia menekankan yang akan diolah itu adalah rasa, sebab persoalan mendasarnya dalam keluarga adalah ketidakcocokan rasa. Toleransi dan sebagainya itu tidak ada di pikiran tetapi rasa maupun relasi orangtua terhadap anak juga rasa hingga anak-anak yang klithih itu adalah rasa. Dengan kata lain, tidak terbangun bonding yang bagus sehingga hasilnya jelek karena tidak ada rasa saling mengerti.

"Hal inilah yang harus dicoba diatasi kedepan, bukan hukum dan sebagainya tetapi pendekatan kemanusiaan dan budaya. Berhukum yang baik itu harus dimulai dari perilaku jadi pendidikan budaya," imbuh Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) ini.

Menurut aktivis pemberdayaan perempuan dan anak tersebut, apabila ingin menyentuh persoalan keluarga maka perlu disadarkan tentang pentingnya olah rasa dalam keluarganya. Baik antar suami dan istri, orangtua dengan anak yang harus dikedepankan rasanya bukan sekedar rasionalitasnya. (Ira)

BERITA REKOMENDASI