Pemda Minta Dukungan Pendanaan SPAM Kamijoro

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Ketersediaan air bersih menjadi salah satu persoalan bagi DIY yang membutuhkan solusi cepat. Guna mendapatkan solusi terbaik saat ini Pemda DIY tengah dalam tahap pembicaraan dengan pemerintah pusat terkait pembiayaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kamijoro. Diskusi ini termasuk penentuan tarif dasar air bersih yang nantinya bisa dinikmati masyarakat umum.

”Dalam pembicaraan dengan pemerintah pusat kami ingin sharing pembiayaan untuk mengatasi persoalan ar bersih. Kami di DIY ini memang sedang kekurangan air bersih karena tidak bisa lagi mengambil dari Kaliurang usai peristiwa Merapi 2010, jadi harus mengambil dari tempat lain,” kata Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X.

Sultan mengungkapkan, dengan dibangunnya Bendung Kamijoro, persoalan air bersih di DIY bisa teratasi. Karena dengan adanya Bendung Kamijoro dimungkinkan DIY bisa mendapatkan sekitar 280 ribu liter per detik air bersih. Air bersih ini direncanakan untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Bantul dan Kulonprogo, baik bagi publik maupun kebutuhan air untuk bandara baru.

”Kalau kami inginnya investasi, tapi karena pembiayaannya itu cukup mahal, jadi harga jual dari PDAM ke publik nanti mau berapa, belum tahu. Ada kemungkinan harganya kemungkinan lebih tinggi dari harga air per meter kubik yang ada sekarang. Kami pun meminta waktu untuk negosiasi, bagaimana pemerintah pusat bisa membantu pembiayaan agar harga satuannya bisa segera ditentukan, sehingga harga jual lebih pasti,” tandas Sultan, seraya menambahkan, Pemda DIY berharap PDAM di Bantul maupun Kulonprogo bisa memperluas jaringan saluran air bersih agar semakin banyak masyarakat yang bisa membeli air bersih dari SPAM Kamijoro nantinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY Hananto Hadi Purnomo mengatakan proses SPAM Kamijoro baru memasuki studi kelayakan saat ini. Dalam artian, pihaknya dalam proses negosiasi tarif dengan Pemkab Bantul dan Pemkab Kulonprogo.

”Kami sudah lapor kepada Kementerian Keuangan dan minta waktu lagi untuk negosiasi tarif dengan teman-teman kabupaten,” ujar Hananto.

Pelaksana Harian Unit Manajemen Tim Pelaksana Percepatan Pembangunan Program Prioritas (TP5) DIY Rani Sjamsinarsi menambahkan proses SPAM Kamijoro telah memasuki kajian akhir pra studi kelayakan yang difasilitasi Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenkeu dengan pendampingan konsultan keuangan hingga transaksi.

”Kebutuhan air bersih meningkat selama pandemi Covid-19 ini. Artinya untuk sehat, masyarakat memang butuh air yang bersih. Sebenarnya kalau sanitasi kita baik, entah itu sampah atau air bersih mesti penyakit itu turun. Dalam hal ini, pemerintah siap mendukung bersama-sama dengan Pemda DIY maupun Pemkab setempat,” imbuhnya. (Ria/Ira)

BERITA REKOMENDASI