Pemda Tinjau Kembali Besaran UMP

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemda DIY tengah meninjau kembali besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) agar tidak menjadi yang terendah guna menggalakkan program pengentasan kemiskinan. Untuk perubahan UMP tersebut, Pemda DIY meminta dan mengarahkan kabupaten/kota melakukan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terlebih dahulu mengingat membutuhkan prosesnya yang panjang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Budi Wibowo mengaku sebenarnya belum ada penentuan yang bermacam-macam perihal rencana perubahan UMP tersebut. Oleh karena itu, kabupaten- /kota perlu melakukan survei terlebih dahulu. Survei KHL yang dilakukan kabupaten/kota di DIY tersebut dengan instrumen yang sama dipakai dengan nasional.

Baca juga :

Jelang Pilkada 2020, Anggaran Pemerintah Ditumpangi Kepentingan Politik
TKBM Tuntut Pembayaran Upah Jasa

"Arahan dari Pak Gubernur agar kabupaten/kota lebih jeli dan cermat betul dalam melakukan survei KHL tersebut. Setelah survei dilakukan lalu dilaporkan ke Provinsi baru ada rancangan penetapan dan harus dikoordinasikan dengan stakeholder terkait seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan sebagainya," tutur Budi di Kompleks Kepatihan.

Dijelaskan, survei KHL pada tahun ini sebagai dasar untuk penetapan besaran UMP DIY dasar UMP DIY 2021. Sedangkan untuk penetapan besaran UMP DIY pada 2020 masih mengacu pada hasil survei KHL pada 2018.

Survei terhadap 66 komponen yang menjadi dasar perhitungan besaran UMP tersebut merupakan wujud kepedulian terhadap yang miskin. Komponennya itu penetapan UMP yang sebelumnya, pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, selain KHL yang disurvei tersebut.

"Jika melihat dari regulasi, kenaikannya berdasar atas laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi, paling tidak berkisar antara 8 hingga 10 persen. Laju pertumbuhan ekonomi 7,5 persen ditambah inflasi 3 persen. Jadi pertumbuhan ekonomi DIY yang tinggi tersebut akan menjadikan besaran UMP naik," tandasnya.

Menurut Budi, sangat dimungkinkan UMP DIY naik ke depannya meskipun komponennya tidak berubah namun harga pasti mengalami perubahan seiring peningkatan pertumbuhan ekonomi DIY. Untuk itu, pihaknya masih menunggu hasil survei KHL tersebut sebagai penentuan agar UMP DIY tidak menjadi terendah di Tanah Air. Contoh survei dari komponen makanan tidak mengambil dari harga yang terendah, tetapi harga rata-rata yang objektif supaya survei KHL bisa sesuai dengan UMP. (Ira)

BERITA REKOMENDASI