Pemeriksaan BPK Menilai Efektivitas Laporan Keuangan

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah (Pemda) DIY wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tindak lanjut tersebut diharapkan dapat dilakukan sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan.

“Tentu kita semua berharap sebelum LHP diterbitkan, sudah ada tidak lanjut dari semua persoalan yang ada sekaligus penyelesaiannya. Kami juga mengapresiasi tim yang menyediakan bahan informasi bagi BPK,” kata Wakil Gubernur (Wagub) DIY, Sri Paduka Paku Alam X.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPK DIY Ambar Wahyuni mengatakan, tujuan pemeriksaan interim oleh BPK ini ialah untuk menilai efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam penyusunan Laporan Keuangan. Selain itu, pemeriksaan ini juga untuk pengujian substantif yang dilakukan secara terbatas.

Baca juga :

3 Sudah Ditetapkan, Tersangka Tragedi Susur Sungai Bakal Tambah Lagi?
DIY Kembali Raih Predikat AA, Layanan Publik Dituntut Lebih Baik

Pemeriksaan itu telah dilaksanakan selama 30 hari, 22 Januari hingga 22 Februari 2020. Dari pemeriksaan interim yang telah dilakukan ditemukan beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti.

“Pemeriksaan interim yang dilakukan pada LKPD merupakan kegiatan pemeriksaan rutin. Perwakilan BPK DIY selanjutnya akan melakukan pemeriksaan dana bantuan partai politik. Pemeriksaan dana bantuan ini akan dilakukan pada sepuluh partai politik di DIY,” ungkapnya. (Ria)

BERITA TERKAIT