Pemerintah Bakal Salurkan BSU/BLT Bagi Pekerja Terdampak PPKM Level 4

Editor: Agus Sigit

YOGYA, KRjogja.com – Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan(Kemnaker) RI akan memberikan subsidi upah berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pekerja yang terdampak langsung penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. Pemda DIY dalam hal ini masih menunggu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terlebih dahulu dengan data penerima dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai landasan hukumnya.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan Kemnaker memang akan memberikan BSU sebesar Rp 1 juta bagi pekerja di perusahaan dengan persyaratan tertentu. Pemberian subsidi upah bagi pekerja yang langsung dua bulan sekaligus ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi pekerja yang terdampak PPKM Darurat hingga PPKM Level 4 saat ini.

“Memang akan ada BSU bagi para pekerja dengan persyaratan tertentu, termasuk di DIY nantinya. Persyaratan penerima BSU 2021 ini antara lain pekerja yang upahnya di bawah Rp 3,5 juta per bulan akan mendapatkan bantuan dari Kemnaker sejumlah Rp 1 juta untuk dua bulan. Semoga BSU 2021 akan segera terealisasi dalam waktu dekat ini,” tuturnya di Komplek Kepatihan, Senin (26/7).

Baskara Aji menyampaikan persyaratan penerima BSU lainnya yakni harus memiliki rekening aktif bank dan berada di lokasi penerapan PPKM Level 4. Selanjutnya merupakan WNI dengan NIK yang terdaftar sebagai peserta aktif di Ketenagakerjaan, penerima yang dibidik pekerja di sektor industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa dan sebagainya.

“Pemda DIY juga tengah menyiapkan bantuan tambahan permodalan melalui APBD bagi pelaku usaha anggota koperasi yang akan disalurkan melalui koperasi pekan ini. Pengaturan bantuan modal usaha tersebut diserahkan kepada koperasi nantinya,” imbuhnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY Aria Nugrahadi mengakui pihaknya sudah diminta melakukan sosialisasi perihal penyaluran BSU atau BLT bagi para pekerja dengan persyaratan tertentu yang terdampak PPKM Darurat maupun PPKL,M Level 4. Namun perihal tindak lanjut implementasi di lapangan, pihaknya masih menunggu payung hukum BSU/BLT tersebut berupa Permenaker.

“Betul ada BSU sebesar Rp juta, tetapi kita masih menunggu Permemakernya. Kemudian bila penerima BSU itu sama dengan tahun lalu, maka yang melakukan pendataan penerima adalah BPJS Ketenagakerjaan. Datanya BSU tetap dari BPJS Ketenagakerjaan, kami menunggu Permenakernya dulu baru bisa melangkah lebih lanjut sembari melakukan sosialisasi program tersebut,” terang Aria. (Ira)

 

BLT

BERITA REKOMENDASI