Pemerintah Dapat Tinjau Lagi Pembatalan Haji

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Keputusan Pemerintah tentang pembatalan haji kiranya dapat ditinjau kembali, jika nanti ada keputusan Kerajaan Saudi Arabia. Mengingat sesuai surat yang beredar baik dari Dubes Saudi di Jakarta maupun dari Dubes RI di Riyadh, ternyata Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia belum mengumumkan undangan haji kepada negara-negara anggota OKI.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengemukakan hal tersebut kepada media, Jumat (11/6) petang. Hal tersebut disampaikan terkait dengan adanya penjelasan Kerajaan Saudi Arabia setelah ada kabar Pemerintan RI memutuskan tidak memberangkatkan haji tahun ini.

Karenanya menurut Din, adalah tidak etis dan salah alamat kalau ada pihak, khususnya dari umat Islam, mendemo Kedubes Saudi di Jakarta. “Pembatalan haji Indonesia bukan keputusan Pemerintah Saudi tapi keputusan Pemerintah Indonesia (Menteri Agama),” tambahnya.

Karenanya Din berharap, sebaiknya pada tingkat ini Pemerintah mengintensifkan komunikasi dan diplomasi. Bila perlu Presiden Jokowi menelepon Raja Salman atau Wapres Ma’ruf Amin mengajak sejumlah tokoh Islam untuk bertemu Raja Salman. Diyakini lanjut Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Kerajaan Saudi Arabia akan memperhatikan Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia.

“Namun yang menjadi permasalahan, apakah Pemerintah Indonesia siap menyelenggarakan haji tahun ini jika nanti diberi kuota,” ujar Din. Termasuk, di dalamnya, lanjut Din, apakah Pemerintah Indonesia mau menyesuaikan vaksinasi yang disetujui pihak Saudi Arabia atas Rekomendasi WHO yang belum memasukkan Sinovac.

Din menyebutkan, masyarakat termasuk DPR perlu meminta penjelasan/transparansi Pemerintah Indonesia mengapa membatalkan pemberangkatan haji tahun ini. Jangan sampai, ujar Din, Pemerintah dinili tidak menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 29. Karena bagaimana pun, pemerintah harus melayani rakyat dalam menjalankan ibadah. (Fsy)

BERITA REKOMENDASI