Pemerintah Pusat Diminta Tinjau Uang Daerah yang ‘Ngendon’

YOGYA (KRjogja.com) – Pemerintah Daerah (Pemda) DIY meminta penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan Rp 940,8 miliar pada 2016 tidak sampai November 2016. Selain itu, Pemerintah Pusat dinilai perlu meninjau kembali uang-uang daerah baik uang pusat yang 'ngendon' agar terserap untuk kepentingan daerah yang lain.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) DIY, Bambang Wisnu Handoyo menyampaikan apabila Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunda DAU, artinya hanya dihentikan sementara tetapi nantinya tetap akan dicairkan. "Kita hanya dianggap masih punya uang banyak, Pemerintah Pusat menginginkan uang tersebut dihabiskan dulu. Jika uangnya habis, baru akan ditambahin uangnya supaya tidak 'ngendon' atau mengendap di deposito," ujar pria yang akrab disapa BWH ini  kepada KRjogja.com, Senin (29/8/2016) malam.

BWH menilai Pemerintah Pusat lupa uang yang ada di kas daerah yang hampir Rp 500 miliar merupakan anggaran dari pusat bukan uang daerah. Uang pemerintah yang dialirkan ke daerah itu didalamnya meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Keistimewaan (Danais) dan lain-lain.  DAK 2015 hingga 2016 maupun Danais kemudian tunjuangan profesi guru yang telah dikucurkan di DIY semuanya milik Pemerintah Pusat.

"DAK,  Danais dan sebagainya bukan uang milik daerah. Jika Pemerintah Pusat mau menunda DAU, sepanjang uang-uang yang 'ngendon' di daerah punya Pemerintah Pusat bisa digunakan untuk yang lainnya, Pemda DIY tidak masalah," ungkap BWH.

Menurutnya yang menjadi masalah saat ini, uang dari Pemerintah Pusat yang mengendap di daerah tersebut tidak boleh dipakai untuk yang lainnya. Contohnya anggaran DAK dan Danais yang dikucurkan pusat ke Pemda DIY, uangnya tidak boleh dipakai untuk yang lainnya harus sesuai program/kegiatan yang telah diusulkan dan mendapat persetujuan pusat. (R-4)

 

BERITA REKOMENDASI