Pemilih Difabel Belum Terakomodir Maksimal

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Dalam konteks Pemilu yang baik, termasuk Pilkada semua lapisan masyarakat harus dilayani dalam melaksanakan kewajibannya, termasuk masyarakat yang memiliki keterbatas fisik atau difabel. Pemilih difabel tetap memiliki kesempatan atau hak suara dalam Pemilu.

Hal tersebut disampaikan oleh Bambang Eka Cahya Widodo SIP MSi, Dosen Ilmu Pemerintahan bidang Politik spesialisasi Parpol, Pemilu dan Demokrasi, UMY, Selasa (23/01/2018). Menurutnya, para difabel juga termasuk sebagai pemilu inklusif yang perlu diperhatikan haknya sebagai pemilih dalam Pilkada.

"Pemilihan umum yang inklusif itu juga melibatkan orang-orang yang hanya dapat melakukan hal terbatas, seperti difabel, orang yang sedang menjalani masa tahanan, dan orang sakit, serta orang yang memiliki pekerjaan dengan mobilitas yang padat. Seperti pilot atau dokter bedah," ujar Bambang.

Bambang juga menyampaikan bahwa akses berita dan informasi tentang pilkada juga sangat dibutuhkan para pemilih, terutama pemilih difabel dan beberapa pemilih yang memiliki gerak terbatas. Tak hanya itu, mereka juga harus mendapatkan pelayanan pilkada yang dapat menunjang hak mereka untuk memilih.

"Beberapa metode yang dapat dilakukan seperti menyediakan TPS khusus, mempermudah atau bahkan bisa jadi menyediakan TPS keliling. Inklusi juga menyediakan sarana prasarana khusus atau template khusus untuk tuna netra," ungkapnya.

Menurut Bambang, memang untuk menyediakan template khusus itu tidak mudah, karena jika dilihat dalam sistem pemilihan pilkada dan pilpres mungkin hal tersebut bisa digunakan untuk para tuna netra karena sedikitnya jumlah kandidat. Namun jika dilihat saat Pileg, hal ini menjadi sebuah masalah karena banyaknya nama calon dan lambang partai yang ada di kertas suara dan sangat menyulitkan pemilih. Inilah yang menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu.

Bambang menambahkan, melihat ke arah saat ini pelayanan untuk para difabel sudah cukup membantu, namun terkadang tidak difikirkan penempatan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Beberapa pilkada sudah banyak menyediakan penerjemah bahasa isyarat untuk kalangan tuna rungu agar dapat mengikuti rangkaian pemilu di televisi. Sudah ada juga yang menyediakan guide untuk kalangan tuna netra untuk membantu mengarahkan dan masih banyak lagi lainnya.

"Namun masih banyak penempatan PTS yang tidak sesuai tempatnya untuk kalangan difabel, contohnya TPS yang berada di daerah perbukitan. Selain itu, yang perlu diperhatikan pula oleh penyelenggara pemilu dan KPU adalah para difabel dengan cacat fisik, karena pasti mereka mengalami kesulitan yang lebih besar,” tambahnya. (R-3)

BERITA REKOMENDASI