Pemkot Bentuk Tim Percepatan Penagihan Tunggakan Pajak

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Supervisi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) menjadi atensi khusus. Walikota Yogya Haryadi Suyuti juga langsung memerintahkan jajarannya untuk segera membentuk tim percepatan penagihan tunggakan pajak.

Menurut Haryadi, tim tersebut akan dinakhodai penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait. Di antaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan serta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. “Paling lambat minggu depan tim terbentuk. Pendampingan dari KPK ini akan kami manfaatkan sebaik-baiknya,” tandasnya.

Haryadi mengaku, seluruh tunggakan pajak hotel tersebut harus sudah dibayarkan pada akhir bulan ini juga. Dirinya sudah tidak bisa menoleransi penundaan pajak karena sudah berlangsung cukup lama. Apalagi pajak itu pun sebenarnya sudah dibayarkan oleh konsumen, hanya dititipkan oleh wajib pungut pajak.

Sementara itu, jumlah tunggakan pajak hotel sejak tahun 2017 tercatat Rp 6,3 miliar. Jumlah itu merupakan akumulasi tunggakan dari 79 ketetapan pajak hotel yang sudah diterbitkan pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Sementara total wajib pajak hotel di Kota Yogya saat ini mencapai sekitar 600 hotel.

Kasubag Pembukuan dan Pelaporan BPKAD Kota Yogya RM Santoso Tri Irianta, mengatakan jumlah tunggakan tersebut merupakan yang ia laporkan ke KPK. Diakuinya, ada beberapa hotel yang selalu memiliki tunggakan.

“Yang disebutkan oleh Koordinator Wilayah KPK kemarin itu, merupakan hotel yang hampir setiap ketetapan ada tunggakan. Kita juga sudah ada upaya menagih, namun responsnya begitu-begitu saja,” akunya.

Dengan adanya supervisi dari KPK, imbuh Santoso, dirinya seakan memiliki amunisi baru dalam upaya menagih tunggakan. Diharapkan, wajib pungut pajak yang menunggak tidak lagi menyepelekan. Sehingga ketika ada yang mengelak saat ditagih, akan langsung dibuatkan dalam berita acara.

Sanksi bagi penunggak pajak, sesuai aturan hanya berupa denda sebesar dua persen per bulan, hingga maksimal 48 persen. Selain itu, Satpol PP juga baru bisa bertindak manakala penunggak sudah mendapatkan peringatan pertama hingga ketiga secara beruntun. Jika dalam masa peringatan, ada satu kewajiban yang ditunaikan, maka bisa menggugurkan proses penertiban. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI