Pemkot Didesak Tindak Hotel Virtual

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Keberadaan hotel virtual di Kota Yogya dinilai semakin marak. Kondisi tersebut bisa berdampak pada kacaunya iklim usaha akomodasi pariwisata. Pemkot Yogya pun didesak melakukan tindakan agar tidak ada kesan pembiaran.

Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogya Rifki Listianto, pihaknya sudah mendengar beragam keluhan dari pelaku perhotelan di Kota Yogya. Dampak hotel virtual ternyata cukup membuat iklim usaha menjadi kurang kondusif.

"Permasalahan yang muncul ialah tidak adanya aturan harga yang diterapkan oleh hotel virtual. Jadi teman-teman hotel di kota ini yang dari sisi perizinan dan pajak taat namun diricuhi oleh hotel virtual," urainya.

Apalagi manajemen hotel virtual justru juga banyak memasukkan pondokan maupun hunian untuk disewakan harian layaknya akomodasi pariwisata. Padahal, sesuai aturan perijinan baik pondokan maupun hunian tidak boleh difungsikan layaknya hotel. Akan tetapi, tidak dipungkiri jika ada beberapa hotel yang sudah berizin dan ikut bergabung dalam manajemen hotel virtual.

Rifki pun mendesak, sesuai hasil rapat di Komisi B agar Pemkot segera mengambil tindakan. Langkah awal yang dapat dilakukan ialah dengan memetakan hunian atau pondokan yang masuk dalam manajemen hotel virtual. Dari sisi izin mendirikan bangunan (IMB), hal itu dipastikan sudah melanggar aturan.

"Segera ditutup bagi yang melanggar. Kan bisa dilihat dari IMB nya. Jika fungsinya untuk pondokan atau rumah tinggal, namun disewakan sebagai hotel maka harus ditindak," tegasnya.

Jika tidak ada tindakan tegas terhadap pelanggaran yang sangat terlihat tersebut, imbuhnya, maka dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak yang tidak sehat. Terutama iklim perhotelan yang menjadi kacau serta wajib pajak tidak bisa ditagih karena bukan perhotelan dan tidak mengantongi izin.

Sementara Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogya Gatot Sudarmono, menjelaskan izin pondokan berada di ranah wilayah atau kecamatan. Seharusnya pihak wilayah bisa mengawasi praktik pondokan. Jika ditemukan ada pelanggaran, dapat dilaporkan ke Sat Pol PP untuk ditertibkan.

Terkait keberadaan manajemen hotel virtual, Gatot mengaku, kesulitan menindak karena aturan dari pusat belum ada. Pihaknya justru mengawasi hotel yang sudah berijin dan masuk dalam manajemen hotel virtual.

"Misal hotel atau penginapan itu memiliki 20 kamar, ternyata yang 10 kamar dikelola oleh hotel virtual. Pajaknya kan masuk kesana, ini yang sulit," tandasnya. (Dhi)

 

BERITA REKOMENDASI