Pemkot ‘Ditantang’ Mampu Memperkecil Devisit Anggaran

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemkot Yogya ‘ditantang’ mampu memperkecil devisit anggaran untuk kepentingan belanja. Terutama dalam proses pembahasan RAPBD 2021 mendatang yang usulan programnya mulai dijaring sejak awal tahun ini.

Menurut Ketua DPRD Kota Yogya Danang Rudiyatmoko, kemampuan daerah dalam menjaga devisit anggaran akan berdampak pada roda pembangunan yang semakin terarah. “Sebelum ada kenaikan UMK serta iur BPJS Kesehatan, APBD Kota Yogya tahun ini devisitnya bisa berada di bawah enam persen. Untuk tahun depan bisa tidak berada di empat atau lima persen,” tandasnya.
Semakin kecil devisit anggaran maka peluang terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) bisa ditekan. Sehingga anggaran yang dikelola oleh pemerintah dapat terserap lebih optimal. Stabilitas anggaran juga menjadi tolok ukur keseimbangan antara kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

Danang melanjutkan, devisit anggaran itu juga bukan dimaknai membatasi kegiatan pembangunan. Justru Pemkot harus berupaya menggaet dana yang berasal dari provinsi maupun pusat.
“Dari DIY sekarang ada porsi danais, kemudian dari pusat ada dana alokasi khusus (DAK). Itu bisa dikejar supaya APBD murni bisa lebih longgar dan fokus untuk peningkatan daya saing dan kesejahteraan,” urainya.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi juga sependapat untuk bisa mengakses berbagai sumber dana dari pemerintah pusat. Hal itu sudah ditunjukkan dengan pembangunan Pasar Prawirotaman melalui DAK Kementerian Perdagangan sebesar Rp 67 miliar. Pihaknya pun akan mengupayakan agar DAK pada tahun depan bisa lebih besar.

Terkait fokus pembangunan pada tahun 2021, menurut Heroe Pemkot akan menitikberatkan pada infrastruktur dan ekonomi berbasis pariwisata. Tema tersebut seiring dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang menjadi visi misinya bersama Haryadi Suyuti.
“Semakin besar dana yang akan dikelola maka teknis kegiatannya pun harus tepat sasaran. Jika asal merumuskan kegiatan namun sasarannya tidak terarah hasilnya akan sama saja,” katanya.

Oleh karena itu, hasil dari konsultasi RKPD 2021 tersebut akan disinkronkan dengan berbagai masukan dan usulan dari masyarakat. Usulan kegiatan yang disampaikan warga sudah mulai dijaring melalui Musrenbang sejak dari tingkat kelurahan. Pada Maret mendatang, Musrenbang tingkat kota juga akan digelar sebagai tahap akhir perumusan kegiatan 2021. (Dhi)

BERITA TERKAIT