Pemkot Panggil 93 Pengusaha Penunggak Pajak

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Satpol PP Kota Yogya melakukan pemanggilan terhadap 93 pengusaha. Seluruhnya merupakan wajib pungut pajak dari sektor hotel, restoran, hiburan dan parkir yang diketahui menunggak kewajiban membayarkan pajak untuk diberikan peringatan.

Pemanggilan dibagi dalam dua tahap pada Kamis (12/09/2019) dan Jumat (13/09/2019) di Kantor Satpol PP kompleks Balaikota Yogya. "Pemanggilan untuk pembinaan agar mereka segera membayar tunggakan pajak," tandas Komandan Satpol PP Kota Yogya Agus Winarto.

Baca juga :

Gudang Bahan Peledak Mako Brimob Semarang Meledak
Bu Guru Sukses Tertipu Gara-gara Seragam Polisi di Medsos

Pembinaan sekaligus peringatan tersebut dilakukan oleh tim optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam proses pembinaan, pengusaha yang hadir mengaku siap membayar tunggakan pajak sekaligus dendanya. Hanya, sebagian dari mereka ada yang meminta dispensasi waktu.

Agus menambahkan, dari 93 pengusaha hotel, restoran, hiburan dan parkir yang dipanggil ternyata tidak semuanya hadir. Pihaknya pun sudah menyiapkan upaya pemanggilan ulang.

"Kami juga kaji untuk dipanggil secara paksa atau kami datangi. Intinya ada konsekuensi bagi yang tidak beriktikad baik. Pajak itu pun sebenarnya sudah dititipkan ke konsumen tetapi tidak langsung dibayarkan oleh pengusaha selaku wajib pungut pajak," paparnya.

Salah satu konsekuensi bagi pengusaha yang menunggak pajak ialah pemasangan stiker berukuran besar di tempat usahanya. Stiker tersebut berisikan informasi jika usaha yang bersangkutan belum membayarkan pajak. Kendati demikian, Agus berharap, semua pengusaha yang dipanggil dapat langsung membayarkan pajaknya kepada pemerintah.

"Stiker itu sudah kami siapkan. Ukurannya besar agar mudah terlihat dan terbaca oleh masyarakat. Itu merupakan upaya preventif sebelum ada tindakan yang lebih tegas lagi. Tapi harapan kami tidak ada yang sampai ditempel stiker karena semua sudah berkomitmen kewajibannya akan ditunaikan," urai Agus.

Khusus untuk hotel, jumlah tunggakan pajak sejak tahun 2017 mencapai Rp 6,3 miliar. Tunggakan itu berasal dari 79 ketetapan pajak hotel yang seharusnya dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulan.

Bagi wajib pungut pajak yang terlambat, dikenai denda sebesar dua persen tiap bulan hingga maksimal 48 persen. Meski dalam perda terdapat klausul permohonan keringanan denda, namun Pemkot mempertimbangkan dengan cukup selektif. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI