Pemkot Registrasi Gapoktan

YOGYA, KRJOGJA.com – Kebijakan pengendalian lahan sawah, terutama yang teraliri saluran irigasi teknis, berlaku hingga tahun 2022. Kebijakan tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwal) 84/2018 yang memperbarui Perwal 112/2017. 

Dalam perwal sebelumnya, pengendalian lahan sawah beririgasi teknis berlaku hingga 31 Desember 2018. "Harapan kami memang bisa diperpanjang namun hal itu juga disesuaikan dengan kebijakan tata ruang," jelas Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogya Sugeng Darmanto, Sabtu (7/12/2019). 

Dengan kebijakan pengendalian lahan sawah beririgasi teknis tersebut, pengajuan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IP2T) akan ditunda. Namun merujuk Perwal 84/2018, permohonan IP2T yang telah terdaftar dan dibuktikan dengan tanda terima dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sebelum 1 Januari 2019, tetap dapat diproses. "Kalau diamati, ada beberapa lahan sawah beririgasi teknis namun dibiarkan mengering oleh pemiliknya. Sepanjang perwal itu berlaku maka izin perubahannya tetap tertunda," imbuhnya. 

Sugeng berharap, lahan sawah yang teraliri saluran irigasi tetap dimanfaatkan secara optimal. Pemilik lahan dapat bekerja sama dengan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang ada di wilayah tersebut. Apalagi Pemkot Yogya saat ini juga tengah melakukan upaya registrasi terhadap seluruh gapoktan. 

Registrasi tersebut menyasar gapoktan yang sudah terdaftar pendiriannya dari kelurahan minimal sejak dua tahun. "Kenapa harus dua tahun, karena untuk melihat komitmen gapoktan. Jangan sampai hanya dibentuk untuk mengakses bantuan dari pusat, setelah itu bubar atau tidak ada keberlangsungannya. Bantuan dari pusat untuk gapoktan cukup besar, bisa mencapai Rp 100 juta tiap gapoktan," jelasnya.

Saat ini terdapat 176 gapoktan di Kota Yogya. Selain melakukan registrasi, pihaknya juga akan memetakan kelas tiap gapoktan. Hal ini untuk memudahkan pendambingan dan bimbingan yang akan dilakukan Pemkot Yogya.(Dhi)

BERITA REKOMENDASI