Pemkot Yogya Naikkan Target Pajak 15 Persen

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemkot Yogya berencana menaikkan target perolehan pajak pada tahun 2019 mendatang hingga 15 persen dibanding tahun ini. Kenaikan target itu salah satunya dipicu oleh prediksi realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akan melonjak.

Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Kadri Renggono, menjelaskan kenaikan target pajak tersebut sudah diusulkan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2019. ”Tahun-tahun sebelumnya kenaikan target kurang dari 15 persen. Kami sudah lakukan kajian potensi pendapatan asli daerah (PAD), sehingga tahun depan kami berani memasang target tinggi,” tandasnya.

Baca juga :

Sri Mulyani Klaim 'Untung' Rp 9,5 T

Gaji Anggota DPRD Rp 24 juta – Rp 28 Juta Per Bulan

Tahun ini, dari sepuluh jenis pajak daerah ditargetkan sejumlah Rp 357,45 miliar. Sedangkan hingga akhir Agustus, realisasi pajak baru mencapai Rp 212,8 miliar atau 60 persen. Meski sisa waktu tinggal empat bulan ke depan, namun Pemkot optimis target pajak di tahun ini bisa tercapai 100 persen.

Kadri menjelaskan, pajak hotel masih menjadi penyumbang terbesar dibanding sembilan pajak daerah lainnya dengan target Rp 121,5 miliar. Disusul target PBB sebesar Rp 69,5 miliar dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 50 miliar. Hanya, persentase kenaikan di tahun 2019 diperkirakan akan menonjol pada sektor PBB.

”Tahun depan kebijakan stimulus atau keringanan PBB akan dihapus seiring revisi perda yang tengah dibahas di dewan. Sehingga besar kemungkinan realisasi PBB cukup tinggi,” jelasnya.

Pemberian stimulus PBB itu sebelumnya diatur melalui Perwal 92/2014 setelah adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga enam kali. Besaran stimulus yang diberikan pun cukup tinggi yakni 90 persen. Hal ini lantaran penyesuaian NJOP juga meningkat hingga enam kali.

Ia menambahkan, penghapusan stimulus itu pun tidak akan berdampak signifikan terhadap beban PBB sektor permukiman. Hal ini lantaran mekanisme penghitungan PBB untuk objek tempat tinggal dibedakan dengan objek komersil.

Apalagi meski akan menghapus stimulus namun faktor pengurang ketetapan PBB ditambah. Terutama dengan menaikkan Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOTKP), yakni dari sebelumnya Rp 12 juta menjadi Rp 15 juta.

”Makanya yang paling terpengaruh ialah perusahaan skala besar yang lokasinya strategis. Terutama badan usaha yang berada di pinggir jalan serta di kawasan ekonomi,” tandasnya. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI