Pemkot Yogyakarta Biayai Iuran JKN Kelas III

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Guna memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mulai tahun depan (2019) Pemkot Yogya akan membayarkan iur kepesertaan di kelas III. Namun penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PDPD) harus memenuhi persyaratan serta aktif mendaftarkan diri ke Pemkot.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Yogya Agus Sudrajat, menjelaskan syarat tersebut antara lain warga Kota Yogya yang sudah menjadi peserta JKN mandiri di kelas I dan II namun menunggak biaya pendaftaran selama kurang dari satu tahun. "Pendaftaran sudah dibuka sejak 17 Desember 2018 di loket Jamkesda yang berada di Gedung Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogya pada jam kerja dengan membawa sejumlah dokumen persyaratan," jelasnya.

Persyaratan itu di antaranya membawa kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan kartu keluarga yang masih aktif dan fotokopinya. Selain itu menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyatakan kesediaan bahwa penduduk memanfaatkan puskesmas di Kota Yogya sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Serta memanfaatkan rumah sakit dengan hak perawatan di kelas tiga dan tidak boleh naik kelas saat melakukan rujukan.

"Petugas akan melakukan verifikasi cepat terhadap dokumen persyaratan yang diserahkan dan setelah terverifikasi, maka penduduk akan langsung terdaftar dan akan memperoleh layanan JKN mulai Januari 2019," imbuh Agus.

Selain itu, Pemkot Yogya juga akan langsung mendaftarkan penduduk peserta JKN di kelas III mandiri yang menunggak iuran. Begitu pula dengan penduduk peserta JKN kelas I dan II mandiri yang telah menunggak iuran paling sedikit satu tahun. "Penduduk yang masuk dalam kategori tersebut juga akan langsung menerima manfaat PDPD JKN mulai Januari 2019," jelasnya.

Meskipun akan terdaftar sebagai PDPD JKN, namun penduduk tersebut tetap memiliki kewajiban untuk melunasi tunggakan pembayaran premi JKN yang menjadi tanggung jawab mereka ke BPJS Kesehatan. Seluruh kepesertaan PDPD JKN akan dinyatakan gugur jika peserta meninggal dunia, menaikkan layanan rawat inap menjadi kelas I atau II, dan terdaftar di lebih dari satu kepesertaan JKN.

Pemkot Yogya mengalokasikan anggaran Rp 24,8 miliar melalui APBD 2019 untuk membayar premi kepesertaan PDPD JKN yang dialokasikan untuk 82.000 peserta. Sedangkan pada tahun anggaran 2018, sudah ada sebanyak 46.000 warga Kota Yogya yang menjadi penerima bantuan iur JKN. Seluruhnya adalah warga tidak mampu.

"Kami harapkan, warga yang ingin menikmati fasilitas sebagai PDPD JKN bisa segera mendaftar karena ada batasan kuota sesuai kemampuan anggaran. Jika kuota sudah habis, maka penduduk akan masuk dalam daftar tunggu," katanya. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI