Penambahan Kuota Premium Perlu Dievaluasi

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di DIY yang tergabung dalam Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan penambahan kuota Premium yang belum lama ini digulirkan di Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Hiswana Migas DIY menilai Pemerintah terlalu memaksakan kehendak tanpa peduli kebutuhan masyarakat saat ini akan bahan bakar yang lebih berkualitas, hemat dan ramah lingkungan.

Ketua Hiswana Migas DIY Siswanto mengaku, kebijakan pemerintah agar SPBU menyediakan Premium kembali sangat memberatkan dan membingungkan pengusaha SPBU di DIY. Sebelumnya memang masih ada 58 SPBU yang menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan ditunjuk 10 SPBU lagi di DIY untuk menyediakannya.

”Terus terang kami kesulitan dan heran dengan kebijakan pemerintah yang meminta penyediaan kembali Premium di SPBU. Sangat dilematis dan banyak pengusaha SPBU yang mengeluhkannya tetapi mau tidak mau harus melaksanakannya,” kata Siswanto di Yogyakarta, Senin (25/06/2018).

Pertamina sebagai operator Pemerintah dan SPBU yang juga merupakan operator dari kepanjangan tangan Pemerintah tersebut mau tidak mau harus melakukan penyediaan Premium. Hanya permasalahannya di lapangan banyak SPBU yang sudah turun penjualan Premium karena konsumen sudah beralih ke Bahan Bakar Khusus (BBK) khususnya Pertalite.

”Belum lama ini penjualan Premium hampir kering artinya banyak konsumen yang berubah menggunakan Pertalite atau varian BBK lainnya seperti Pertamax. Sekarang tiba-tiba Pemerintah minta SPBU menyediakan Premium kembali, kami kan bingung masyarakat masih mau pakai dan beli Premium sekarang atau tidak,” paparnya.

Menurut Siswanto, masyarakat sudah pintar menggunakan bahan bakar yang berkualitas, hemat dan ramah lingkungan. Terlebih kendaraan bermotor yang diproduksi pada tahun 2000-an sudah dirancang menggunakan BBK. Jika semua kendaraan bermotor tersebut sudah menggunakan Pertalite, kemudian tiba-tiba ganti Premium dikhawatirkan malah akan merusak mesin kendaraannya.

”Kita akan sediakan Premium, yang jelas tidak mungkin penjualan tinggi karena yang pakai tinggal angkutan kota dan kendaraan motor produksi sebelum tahun 2000-an,” ungkapnya.

Ditambahkan, penggunaan Premium yang semula di kisaran 1.500 Kilo Liter (KL) perhari sudah turun drastis hanya 18 hingga 20 persen atau 200 KL/hari. Konsumsi bahan bakar yang memdominasi adalah Pertalite sebesar 60 persen saat ini. ”Kalau konsumsi Premium kurang diminati masyarakat, seharusnya Pemerintah mengevaluasinya bukan malah diminta jualan Premium lagi,” tandas Siswanto. (Ira)

BERITA REKOMENDASI