Penerima Bakal Berkurang, Dinsos Masih Tunggu Kelanjutan JPS Kemensos

YOGYA, KRJOGJA.com – Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Kementerian Sosial (Kemensos) bagi warga terdampak Covid-19 tahap pertama digulirkan hingga Juni, terutama berupa Bantuan Sosial Tunai (BST). Dinas Sosial (Dinsos) Kota Yogya hingga saat ini masih menunggu kepastian kelanjutan program tersebut.

Kepala Dinsos Kota Yogya Agus Sudrajat, menuturkan dampak pandemi virus Korona dari aspek sosial hampir semua segmen masyarakat merasakan. Hanya tingkat ketahanannya bervariasi. “Ada yang tahan sampai satu bulan atau bahkan begitu kena dampak langsung jatuh. Kenapa bantuan pemerintah waktu itu untuk tiga bulan, karena asumsi ketahanan paling besar tiga bulan. Tapi kita menunggu Juli sampai Desember itu nanti seperti apa,” jelasnya, Minggu (12/7).

Program JPS periode April hingga Juni yang digulirkan Kemensos mendasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan beragam intervensi. Di Kota Yogya penerima BST mencapai 8.330 KK, sembako reguler atau Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) 11.480 KK, sembako perluasan atau Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS) 8.538 KK, dan Program Keluarga Harapan (PKH) 3.952 KK. Selain itu, Pemkot Yogya juga mengalokasikan BST dengan nilai yang sama yakni Rp 600.000 perbulan bagi warga terdampak namun belum mendapatkan intervensi dari Kemensos. Masing-masing mencapai 4.396 KK hasil pendataan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) 2019, 872 KK KSJPS 2018, dan 2.961 KK DTKS. Informasi yang beredar saat ini, program JPS tersebut akan diperpanjang hingga Desember dengan nominal bantuan yang lebih rendah. “Kepastian ini yang masih kami nantikan. Apakah jumlah bantuan berkurang separuh atau justru tidak dilanjutkan,” imbuh Agus.

Ketika JPS dilanjutkan, Agus menilai jumlah penerima diproyeksikan berkurang antara 15 hingga 17 persen. Hal ini berdasarkan proses pembersihan data yang dilakukannya secara ketat. Apalagi DTKS yang menjadi acuan Kemensos merupakan data tahun 2015 serta belum semua berbasis KK. Sehingga selama lima tahun berselang terjadi dinamika sehingga banyak warga yang sebelumnya masuk intervensi, menjadi tidak berhak lagi menerima bantuan.

Warga yang tidak lagi berhak antara lain disebabkan meninggal dunia, pindah domisili sehingga tidak ditemukan, NIK tidak valid, serta beralih menjadi ASN, TNI atau Polri. “Tapi yang berhasil kami bersihkan itu lantas kami susulkan data dari KSJPS yang belum masuk DTKS. Harapan kami ke depan tidak ada irisan lagi antara KSJPS
dan DTKS,” tandasnya. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI