Pengajuan Keringanan Pembayaran PBB Ditunggu Sampai Juni

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki hak untuk mengajukan keringanan pembayaran ke Pemkot Yogya. Sebagian wajib pajak juga sudah menggunakan haknya serta akan ditunggu hingga akhir Juni mendatang atau tiga bulan setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterima.

Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi, mengungkapkan wajib pajak yang sudah mengajukan keringanan sudah mencapai sekitar 100 orang. “Yang sudah mengajukan sekarang masih individu. Kami beri kemudahan, bisan dikumpulkan ke Ketua RW setempat. Setelah itu nanti Ketua RW menjadi kuasa untuk mengajukan permohonan ke kami,” terangnya.

Selain mengajukan permohonan keringanan, beberapa wajib pajak PBB juga ada yang berkonsultasi agar bisa memperoleh keringanan. Selama proses konsultasi, petugas juga akan menjelaskan alasan kenaikan PBB pada tahun ini.

Baca juga :

Hiu Paus Mati Terdampar di Pantai Congot
Persoalan Sampah Merupakan Masalah Kebangsaan

Hal itu karena ada penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) serta zona nilai tanah. Namun demikian, tidak semua wajib pajak mengalami kenaikan, ada 31 persen wajib pajak yang ketetapannya tidak berubah.

Heroe menambahkan, pemberian keringanan didasarkan Perwal.96/2019. Terutama diberikan kepada wajib pajak yang tidak mampu secara keuangan, objek pajak berupa cagar atau warisan budaya serta tidak untuk kepentingan komersial, lahan pertanian atau peternakan dengan hasil rendah dan bagi wajib pajak dari veteran serta pensiunan.

Namun demikian, semua wajib pajak yang mengajukan keringanan akan tetap diproses dan dipertimbangkan. “Keringanan bisa kami berikan maksimal 75 persen dari ketetapan. Namun petugas juga akan melakukan verifikasi terhadap permohonan yang disampaikan,” imbuhnya.

Selain hak berupa keringanan, Pemkot Yogya juga memberikan stimulus yang didasarkan dari nilai NJOP. Besaran stimulus juga bervariasi mulai dari 50 persen hingga 70 persen.

Dengan begitu, meski ada kenaikan ketetapan PBB namun yang harus dibayarkan oleh wajib pajak tetap rendah. Apalagi PBB selama ini bukan menjadi andalan Pemkot untuk menaikkan pendapatan.

Heroe menjelaskan, realisasi PBB pada tahun lalu mencapai Rp 86 miliar. Sedangkan pada tahun ini targetnya hanya naik Rp 4 miliar menjadi Rp 90 miliar. Hal ini karena meski ada kenaikan ketetapan, namun stimulus dan keringanan tetap diberikan oleh Pemkot.

Di samping itu, sesuai ketentuan penyesuaian NJOP harus dilakukan setiap tiga tahun sekali. Akan tetapi Pemkot Yogya baru melakukannya setelah empat tahun. Selain itu, merujuk rekomendasi dari KPK agar zona nilai tanah yang dijadikan pertimbangan tidak hanya dari kajian Pemkot melainkan juga yang diterbitkan BPN.

“Satu sisi naik namun juga banyak pengurangan. Jika masih ada yang keberatan, segera saja ajukan permohonan keringanan supaya bisa kami tindak lanjuti. Batas waktu pengajuan keringanan ialah tiga bulan setelah menerima SPPT,” tandasnya. (Dhi)

BERITA REKOMENDASI