Pengemudi Online DIY Bisa Gugat Pergub, Asalkan..

YOGYA, KRJOGJA.com – Belasan pengemudi online yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Online Jogja (PPOJ) Senin (17/7/2017) mendatangi DPRD DIY. Mereka menyampaikan aspirasi penolakan terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) DIY nomor 32 tahun 2017 tentang transportasi online.

Muhtar Anshori Ketua PPOJ mengaku pihaknya tak puas dengan Pergub DIY nomor 32 tahun 2017 yang telah resmi diberlakukan. Pasalnya, PPOJ sebagai pihak yang bersinggungan langsung di lapangan tak pernah diikutsertakan dalam pembahasan pembuatan Pergub.

"Kami tak pernah dilibatkan dalam pembahasan selama ini, padahal kami yang berada di lapangan. Kami jelas tidak merasa terwakili dan keberatan maka dengan tegas menolak Pergub tersebut," ungkapnya.  

Wakil Ketua DPRD DIY Arief Noor Hartanto yang menemui perwakilan para pengemudi mengatakan para pengemudi sebenarnya bisa menempuh jalur hukum untuk menggugat peraturan gubernur tersebut jika
merasa tidak puas. Namun, PPOJ juga harus menyertakan argumentasi untuk menyatakan poin-poin yang menjadi dasar penolakan peraturan turunan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut.

"PPOJ tadi tegas menolak Pergub 32 tahun 2017, maka bisa langsung disampaikan pada pihak yang mengeluarkan peraturan dalam hal ini eksekutif. Tapi di sisi lain, kami sudah  beberapa kali menegaskan pada Pemda DIY untuk memanggil seluruh pemangku kepentingan untuk memenuhi asas transparansi," terang pria yang akrab di sapa Inung ini.

Meski demikian, Inung siap menindaklanjuti permintaan PPOJ dengan berkirim surat pada Biro Hukum Pemda DIY untuk mencari tahu proses pembentukan produk hukum. "Apabila nantinya Pemda DIY terbukti abai dan lalai, maka PPOJ bisa menggugat," imbuhnya.

Aplikasi Pergub sendiri telah mulai dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan DIY yang melakukan razia taksi online di beberapa lokasi. Hal tersebut masih menjadi polemik baik bagi pengemudi taksi online di DIY. (Fxh)

 

BERITA REKOMENDASI