Penggunaan Dana Covid-19, BPK Yakin Pemda Bisa Tertib

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemda DIY, Pemda Kabupaten dan Kota di DIY diharapkan tertib dalam penggunaan keuangan, khususnya dalam penanganan program melawan Covid-19. Termasuk diantaranya dalam pembelanjaan yang terkait melawan Covid-19, yang beberapa diantaranya ada yang mengalami kenaikan harga akibat kelangkaan di masa pandemi.

“Memang ada yang mengalami kenaikan, karena kelangkaan ada kenaikan harga cukup tinggi,” ungkapKepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY, VM Ambar Wahyuni kepada wartawan di kantornya, Selasa (23/6).

Menurutnya, dalam pemeriksaan nantinya, BPK akan melakukan pengecekan harga membandingkan harga di tempat lain. Seperti misalnya masker. Karena itu, akan dicermati apakah kenaikannya wajar atau tidak. Kalau dalam perbandingan itu, melonjak jauh, baru menjadi masalah. “Saya yakin DIY tidak masalah, karena selama ini dalam hal keuangan, Pemda-Pemda di DIY tertib. Apalagi nanti kita juga membandingkan dengan harga di 6 Pemda di DIY,” ujarnya.

Diungkapkan, karena pandemi Covid-19, APBD bisa dilakukan perubahan dengan persetujuan DPRD. Untuk meningkatkan kecermatan dewan, ada DPRD yang berkonsultasi dengan BPK Perwakilan DIY. Pihaknya telah memberikan masukan terkait hal tersebut.

Dalam kesempatan itu, Ambar juga memaparkan mengenai kinerja keuangan 6 Pemda di DIY, yakni Pemda DIY, Pemda Kabuputen/Kota se-DIY di tahun 2019. Opini laporan keuangan Pemda semuanya Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP). Opini tersebut menunjukkan laporan keuangan (LK) yang telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam LK dapat diandalkan.

Dari ke-6 Pemda tersebut, Pemkot Yogyakarta telah meraih WTP sebanyak 12 kali, Pemda DIY meraih 10 kali, Pemkab Sleman 9 kali, Pemkab Bantul meraih 8 kali, Pemkab Kulonprogo meraih 7 kali dan Pemkab Gunungkdul meraih 5 kali. “Prestasi Pemerintah Daerah di DIY ini sangat luar biasa. Jauh lebih baik dari provinsi lainnya,” ujar Ambar sambil menambahkan
Ia berharap kinerja keuangan yang baik ini diharapkan dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan.

Dijelaskan pula bahwa, BPK Perwakilan DIY juga memeriksa dana keistimewaan (Danais) DIY. Sejak masuk menjadi bagian dari APBD, maka pihaknya ikut memeriksannya. “Sejauh ini dari hasil pemeriksaan dari Danais, laporan keuangannya sudah baik,” ujar Ambar. (Jon)

BERITA REKOMENDASI