Penghapusan UN Jangan Dijadikan Alat Politik Baru

Editor: KRjogja/Gus

YOGYA, KRJOGJA.com – Kebijakan pemerintah menghapus Ujian Nasional (UN) diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, jangan dijadikan alat politik baru bagi pemerintah daerah untuk mengukur kualitas pendidikan di daerah itu. Kalau ini dijadikan sebagai alat ukur baru kesuksesan pendidikan, maka kebijakan ini hanya menjadi alat politik penekan pendidikan.

Alhasil tujuan untuk membangun proses berpikir dan ketrampilan berpikir anak, tidak tercapai. Demikian dikatakan Dosen UGM sekaligus pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) Muhammad Nur Rizal MEng PhD kepada KRJOGJA.com, Jumat (13/12/2019).

Menurut Nur Rizal, kebijakan penghapusan UN diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter harus dijadikan alat pemetaan bagi daerah untuk mendampingi sekolah dalam memperbaiki ekosistemnya, kualitas belajar mengajar dan terutama peningkatan kualitas mutu gurunya. Kualitas perspektif dan pola pikir guru sangat perlu ditingkatkan, karena guru diberi kemerdekan dalam mengajar. "Jangan sampai guru 'kebablasen' merdeka sehingga malah tidak mengajar. Oleh karena itu prespektif guru harus ditingkatkan diikuti revitalisasi profesionalisme guru," ujarnya.

Nur Rizal mengatakan, Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter sudah banyak diterapkan di negara-negara seperti Australia. Nur Rizal memprediksi asesmen kompetensi minimum yang akan diterapkan ini untuk mengetes kemampuan literasi siswa atau memahami teks guna menyelesaikan persoalan kontekstual. Selain itu untuk mengetes kemampuan numerik (menghitung) tetapi hitungannya tidak berdiri sendiri namun dikaitkan dengan sebuah konteks persoalan. "Maka proses belajar mengajarnya harus berbasis penyelesaian masalah, tanpa itu anak tidak bisa menyelesaikan persoalan kontekstual," tuturnya.

Kemudian survei karakter, menurut Nur Rizal dipakai untuk mengetahui apakah anak merasakah keadilan saat belajar di sekolah, tidak di-bully serta untuk mengetahui motivasi belajar anak, apakah dipaksa, ditekan atau belajar karena motivasinya sendiri dan tujuan hidupnya. "Sekolah sejatinya bukan hanya tempat belajar tapi ekologi sosial. Artinya anak-anak merasa di sekolah seperti di rumah dan kampungnya. Kalau anak sudah merasakan belajar di sekolah seperti belajar di rumah maka kegiatannya tidak hanya belajar tapi juga mengembangkan bakat, talenta dan karakter anak," katanya.

Nur Rizal menilai kebijakan penghapusan UN ini bagus dan patut diapresiasi, pasalnya dalam konsep yang baru nanti pembelajarannya akan lebih nyata tidak hanya mengejar aspek kognitif (hafalan) saja, tetapi anak dilatih kreativitasnya juga kemampuan menyelesaikan masalah (problem based learning). Dengan memiliki kreativitas, maka anak punya alternati-alternatif jalan solusi. "Tapi yang perlu digaris bawahi jangan kebijakan penghapusan UN ini dijadikan sebagai alat politisasi baru bagi pemerintah daerah untuk mengukur kualitas pendidikan dan menekan pendidikan," pungkasnya. (Dev)

 

 

BERITA REKOMENDASI