Pengosongan Rumah di Lempuyangan Jadi Polemik, DPRD Kota Pasang Badan

YOGYA, KRJOGJA.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta pasang badan setelah terjadi polemik pengosongan rumah dinas PT KAI (dulu PJKA) di kawasan Lempuyangan dan Bumijo Yogyakarta. Warga yang kemudian bergabung dalam Serikat Penghuni Rumah Negara Eks Kereta Api (Sepur NKA) mengadu pada dewan karena merasa masih punya hak tinggal di lokasi tersebut.

GM Deddy Setiawan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Yogyakarta, mengatakan persoalan tersebut sebenarnya merupakan pengulangan masalah-masalah lama yang terjadi antara KAI dengan warga. Menurut dia, perlu diketahui bahwa perjanjian antara KAI (PJKA) dengan Kraton Yogyakarta untuk pemanfaatan lahan Sultan Ground sudah selesai tahun 1972 silam.

“Tanah tempat berdiri perumahan itu di atas Sultan Ground dan saya ada datanya bahwa perjanjian antara KAI dengan Kraton itu sudah selesai tahun 1972 silam. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan siap mendampingi warga, agar tidak berlarut dan terulang kembali masalah ini,” ungkap Deddy, Minggu (11/4/2021).

Sebelumnya, warga dari Sepur NKA sudah melakukan audiensi dengan DPRD Kota Yogyakarta. Mereka meminta dewan membantu hingga diterbitkannya Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh otoritas Badan Pertanahan Nasional (BPN).

BERITA REKOMENDASI