Penguatan Peran Wakaf Produktif di DIY Dioptimalkan

YOGYA,KRJOGJA.com – Penguatan peran wakaf di DIY apabila dikoordinasikan dengan baik, dikelola secara profesional dan didukung Pemerintah dapat memberikan dampak positif pada pembangunan ekonomi daerah, salah satunya mengakselerasi pemecahan masalah sosial seperti kemiskinan serta diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Di sisi lain, program-program pengentasan kemiskinan yang disusun Pemda DIY sudah sangat banyak dan memang memerlukan dukungan dana diluar APBD.

 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY Hilman Tisnawan menuturkan pandemi Covid-19 berdampak signifikan pada peningkatan persentase penduduk miskin DIY. Angka kemiskinan DIY saat ini mencapai 12,28 persen dari total penduduk DIY. Rasio kemiskinan di DIY jauh lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yaitu sebesar 9,78 persen. Ketimpangan di DIY kembali meningkat, yang tercermin dari Gini Ratio yang mencapai 0,434 persen sehingga DIY ditetapkan sebagai Provinsi dengan ketimpangan tertinggi di Indonesia.

” Selama ini banyak yang belum menyadari bahwa terdapat banyak alternatif pendanaan untuk pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui wakaf produktif. Coba kita asumsikan, jumlah tenaga kerja DIY sebanyak 2,12 juta jiwa. Andaikan 50 persen saja dari tenaga kerja di DIY bersedia tiap bulan berwakaf sebesar 2,5 persen dari pendapatan UMK sekitar Rp 45 ribu/bulan, maka akan ada potensi dana wakaf DIY sebesar Rp 578 miliar/tahun. Jumlah ini bahkan mencapai 25% dari gabungan belanja modal provinsi dan seluruh kota kabupaten di DIY,” ungkap Hilman di Yogyakarta, Minggu (27/12).

Hilman menjelaskan potensi penggalangan wakaf lainnya yaitu berdasarkan Charities Aid Foundation World Giving Index (2018) mencatat masyarakat Indonesia bersifat paling dermawan sedunia. Disamping aspek beribadah, sisi kultural masyarakat Indonesia yaitu Gotong Royong dan saling Sengkuyung, berperan dalam pembentukan potensi wakaf di Indonesia termasuk DIY. Nadzir pengelola wakaf di DIY juga banyak. Masing-masing memiliki program-program wakaf produktif yang dijalankan dengan sangat baik untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat.

” Untuk itu, kami merasa penting untuk melanjutkan koordinasi dan kolaborasi lintas Instansi dan Lembaga, untuk menciptakan sinergi optimalisasi pengelolaan wakaf produktif, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Salah satu program kerja Blueprint Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, disampaikan Hilman adalah edukasi ekonomi dan keuangan syariah. Indikator keberhasilan pelaksanaan edukasi tercermin pada tingkat literasi masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah. Sebagai bentuk partisipasi aktif dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah, BI DIY menggelar rangkaian koordinasi Yogya Berwakaf sejak 2019 lalu.

” Sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kompetensi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah, khususnya sosialisasi mengenai Wakaf Produktif dan manfaatnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya. (Ira)

 

 

BERITA REKOMENDASI