Pengusaha Terpuruk, Minta Malioboro Jangan Dibatasi

Editor: Agus Sigit

YOGYA, KRJogja.com – Akses masuk ke Malioboro tidak perlu dibatasi dengan syarat surat vaksin dan lainnya. Cukup dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Juga penerapan Malioboro sebagai pedestrian dengan menutup lalu lintas masuk harus ditinjau kembali karena infrastruktur parkir dengan penataan PKL dinilai belum siap.

Demikian disampaikan Perkumpulan Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) Kamis (26/8) siang saat audiensi ke Ketua DPRD Kota Yogya. “Dalam kondisi pandemi dan PPKM saat ini saja omzet kami tidak tembus 10 persen, apalagi jika nanti akses ditutup,” ungkap Ketua PPMAY Sadana Mulyono kepada wartawan, usai audiensi.

Didampingi jajaran pengurus PPMAY lainnya, Sadana menyebutkan saat ini pelaksanaan vaksinasi Covid-19 belum mencapai 50 persen, padahal herd immunity baru tercapai setelah 80 persen masyarakat mendapat vaksin. “Jadi jika masuk Malioboro harus pakai surat telah vaksin jelas tidak bisa. Lebih baik dengan penerapan disiplin prokes seperti maksimal 50 persen masuk mal, makan di restoran maksimal 25 persen,” tegas Sadana.

Demikian pula soal penertiban PKL yang dinilai sudah awut-awutan, menurutnya lebih mendesak dibanding penerapan uji coba full pedestrian di Malioboro dengan penutupan akses lalu lintas yang justru semakin memukul pelaku bisnis di kawasan Malioboro.

Sementara Ketua DPRD Kota Yogya H Danang Rudyatmoko menyatakan penataan Malioboro pasti berdampak sosial. “2019 mulai dilakukan uji coba pedestrian di Malioboro, selama beberapa bulan disusul kemudian pada 2020 pandemi Covid-19,” ungkap Danang.

Danang berharap suasana kondusiif bisa diwujudkan dan tidak ada yang dirugikan. “Apalagi ada lebih dari 9.000 karyawan hidup dari Malioboro. Penataan dari Tugu, Malioboro, Kraton harus terkoneksi dengan baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang ada sebagai kawasan strategis wajah Kota Yogya, evaluasi akan terus dilakukan,” tegasnya. (Vin)

 

BERITA REKOMENDASI