Penindakan Petugas Selama Krisis Corona Perlu Payung Hukum

Editor: Ivan Aditya

YOGYA, KRJOGJA.com – Pemda DIY melalui Gugus Tugas Penanganan Covid19 terus berupaya memaksimalkan pencegahan dan penyebaran Covid-19 di DIY dengan meningkatkan pengamanan dan penegakan hukum sehingga memerlukan payung hukum agar dapat ditindak dengan tegas. Masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, sementara yang dapat dilakukan petugas hanya melakukan imbauan dan edukasi.

Bahkan, belakangan mulai bermunculan pengemis dadakan yang mayoritas pendatang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka sengaja menunggu donatur yang membagikan bantuan di pinggir jalan, padahal camp assesment Dinas Sosial (Dinsos) tutup sementara selama Covid-19.

“Masih banyak pendatang ke DIY yang masuk melalui jalur-jalur alternatif maupun melalui Terminal Giwangan. Ditambah pula ada masjid di wilayah DIY yang masih melaksanakan salat Jumat dan Tarawih secara berjemaah,” kata Koordinator Pengamanan dan Penegakan Hukum Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY Noviar Rahmad.

Noviar menyampaikan melihat kondisi tersebut, pihaknya meminta agar diberikan payung hukum agar para petugas dapat melakukan tindakan tegas bagi masyarakat yang melanggar kebijakan. Pihaknya sekaligus mengingatkan masyarakat dilarang untuk memberikan santunan baik uang maupun barang di jalan bagi gepeng atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kebijakan tersebut sesuai dengan Perda DIY No 1 Tahun 2014 Pasal 22 mengenai Penanganan Gepeng yang berlaku sejak 1 Januari 2015.

BERITA REKOMENDASI